Antisipasi Kendala Lahan, Pemkab Kutim Kumpulkan Lintas Sektor demi Aliri Listrik 8 Kecamatan
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tancap gas mempercepat pemerataan akses kelistrikan di wilayah pedesaan. Pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah daerah telah menetapkan 32 titik sambungan listrik baru yang tersebar di delapan kecamatan untuk segera dialiri daya.
Guna memastikan proyek fisik berjalan tanpa hambatan, Pemkab Kutim menggelar rapat koordinasi (rakor) multipihak di Ruang Damar, Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Senin (6/7/2026). Rakor ini melibatkan jajaran camat, kepala desa, PLN, dinas terkait, hingga perusahaan swasta yang wilayah operasionalnya dilintasi jaringan listrik.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim, Noviari Noor, menegaskan pentingnya penyamaan persepsi dan pemetaan kendala sejak dini—seperti persoalan lahan, izin, dan akses geografi—sebelum anggaran dicairkan dan proyek fisik dimulai.
“Kita ingin seluruh kendala sudah dipetakan sejak awal. Dengan begitu, ketika anggaran turun dan pekerjaan dimulai, tidak ada lagi persoalan di lapangan yang menyebabkan pembangunan terlambat,” ujar Noviari saat memimpin rapat.
Dari target tahun ini, sebanyak 31 titik merupakan plot utama dan satu titik tambahan dialokasikan untuk Dusun Long Jok, Desa Long Bentuq, Kecamatan Busang. Kendati demikian, Noviari mengungkapkan ada tiga desa yang terpaksa ditunda ke tahun anggaran 2027 akibat kendala teknis, yaitu Desa Sandaran, Desa Tanjung Mangkaliat, dan Desa Pulau Miang.
Sementara itu, pihak PLN mengingatkan agar hambatan sosial pada tahun lalu tidak terulang kembali. Manajer PLN UP3 Bontang, Sri Wahyuningsih, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, proses penyalaan listrik sering tertunda akibat adanya penolakan warga terkait penebangan pohon di sepanjang jalur jaringan.
“Jaringan sering kali sudah selesai dibangun, tetapi belum bisa dilakukan penyalaan karena masih ada kendala penebangan pohon. Kami memohon dukungan para camat dan kades untuk membantu sosialisasi kepada masyarakat,” kata Sri Wahyuningsih.
Merespons hal tersebut, sejumlah perusahaan yang areanya terlintas jalur kabel—termasuk Pertamina dan PT Bima Palma Nugraha—menyatakan komitmen penuh untuk mempermudah koordinasi penataan jalur di lapangan.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas ESDM Provinsi Kaltim, Balai Taman Nasional Kutai (TNK), Dinas Perkebunan Kutim, serta Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kutim. Pemkab Kutim optimistis, dengan komitmen kuat dari seluruh sektor, target interkoneksi listrik pedesaan tahun ini dapat rampung tepat waktu. (*)
