Tekan Risiko Karhutla, Pemkab Kutim Perkuat Sinergi Aparat Desa dan TNI-Polri
SANGATTA SELATAN — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperkuat sinergi lintas sektor hingga tingkat akar rumput guna meminimalisasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah ancaman musim kemarau. Langkah ini ditandai dengan penguatan koordinasi antara aparatur desa, jajaran TNI, dan Kepolisian dalam memantau serta mengendalikan potensi titik api secara dini.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menginstruksikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta perangkat desa di seluruh wilayah rawan agar meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin berkomunikasi dengan aparat keamanan setempat.
“Keterlibatan lintas sektor ini dinilai sangat krusial, mengingat penanggulangan karhutla memerlukan kesiapsiagaan kolektif sebelum api membesar dan sulit dikendalikan,” tegas Mahyunadi usai menghadiri kegiatan penyuluhan Karhutla di KBN Muara Gabus Lanal Sangatta, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tersebut dilaksanakan oleh Tim Penyuluh Karhutla Sesko TNI dan dihadiri oleh jajaran perwira TNI AL, di antaranya Letkol Laut (P) Yahya Junarko dan Kolonel Laut (P) Shodikin. Program edukasi dan pencegahan ini menyasar sejumlah kawasan strategis di Kutai Timur, seperti Sangatta Selatan, Sangatta Utara, dan Bengalon.
Mahyunadi menjelaskan, saat ini status kerawanan karhutla di Kabupaten Kutai Timur masih berada pada tingkat Siaga Bencana dengan kondisi lapangan yang relatif terkendali. Namun, pemerintah daerah enggan bersikap lengah dan memilih untuk memaksimalkan deteksi dini melalui kolaborasi bersama TNI-Polri dan masyarakat lokal.
Menurutnya, penguatan sinergi di tingkat desa menjadi kunci utama pencegahan, terlebih di tengah keterbatasan pembaruan sarana pemadaman—seperti perangkat backpack pengadaan 2015 yang sebagian mengalami penurunan kinerja. Walaupun Pemkab Kutim telah menyiagakan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat, penanganan pascabencana dinilai jauh kurang efektif dibandingkan upaya pencegahan sejak awal.
Melalui koordinasi yang padu antara aparatur desa, TNI, Polri, serta partisipasi aktif sektor korporasi dan masyarakat, Pemkab Kutim optimistis potensi ancaman karhutla berskala besar dapat diredam secara maksimal. (*)
