Meski Realisasi Belanja APBD Masih Renda, Pemkab Kutim Optimis Serapan di Atas 90 Persen
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan optimistis dapat mencapai target serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 melampaui 90 persen, meski realisasi belanja hingga saat ini baru mencapai 55 persen dan menempatkan daerah tersebut dalam kategori “garis merah” Kemendagri.
Optimisme ini disampaikan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim Noviari Noor usai mengikuti Zoom Meeting Percepatan APBD 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (17/11/2025).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyoroti realisasi belanja Kutim yang masih tertinggal. Capaian 55 persen tersebut berada jauh di bawah rata-rata nasional untuk realisasi belanja kabupaten, yakni 63,65 persen.
Tomsi Tohir mendesak daerah dengan realisasi rendah untuk segera meningkatkan kinerja, mengingat idealnya realisasi belanja sudah harus melebihi 80 persen pada triwulan IV.
Menanggapi tantangan tersebut, Asisten Ekobang Noviari Noor menegaskan keyakinan Pemkab Kutim terhadap target serapan di atas 90 persen. Untuk mencapainya, Pemkab akan menerapkan langkah-langkah evaluatif dan preventif.
Noviari menjelaskan, sejumlah kegiatan yang pada tahun sebelumnya mengalami keterlambatan akan dievaluasi ulang secara ketat sebelum diputuskan pelaksanaannya. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan setiap program siap dijalankan dan tidak kembali menghambat penyerapan anggaran.
“Pemkab Kutim berupaya keras menghindari munculnya utang pada tahun anggaran ini. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan fiskal daerah tetap sehat dan tidak membebani pelaksanaan program prioritas di masa mendatang,” ujar Noviari Noor.
Lebih lanjut, dalam menyusun APBD 2026, Pemkab akan memperhatikan kewajiban penyelesaian Transfer ke Daerah (TKD). Pembangunan akan disusun secara lebih proporsional, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kebutuhan strategis daerah.
“Pembangunan harus tetap mengedepankan prioritas agar pelaksanaannya efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tutupnya, menekankan fokus pada efektivitas program di tengah desakan percepatan serapan APBD. (*/ADV)
