Demokrat Kaltim: Keterbatasan Anggaran Bukan Alasan Berhenti Membangun untuk Rakyat
SAMARINDA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur menegaskan bahwa tantangan ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah terjadi saat ini tidak boleh menjadi penghalang untuk melanjutkan pembangunan. Komitmen tersebut menjadi poin utama dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang digelar di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Sabtu (11/4/2026).
Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Irwan, memberikan instruksi khusus kepada seluruh kader, khususnya yang menduduki jabatan di legislatif, untuk tetap kreatif dan produktif meski dihadapkan pada situasi pemangkasan anggaran di berbagai sektor.
“Memang saat ini kita menghadapi tantangan besar terkait efisiensi anggaran. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti membangun. Rakyat tidak boleh dikorbankan karena alasan teknis keuangan,” ujar Irwan di hadapan seluruh pengurus DPC se-Kalimantan Timur.
Irwan menekankan bahwa peran kader di parlemen menjadi sangat krusial dalam situasi seperti ini. Ia meminta anggota DPRD dari fraksi Demokrat untuk lebih jeli dalam menyusun skala prioritas agar program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak tetap terakomodasi.
Fokus pembangunan yang dimaksud meliputi sektor-sektor mendasar seperti infrastruktur wilayah, pemberdayaan ekonomi kreatif, hingga pengawalan isu-isu pertanahan yang masih menjadi aspirasi utama masyarakat Kaltim.
“Walaupun Partai Demokrat tidak memiliki kepala daerah di tingkat provinsi, kita masih punya suara di legislatif dan jalur koordinasi ke pusat. Insyaallah, kita tetap bisa membantu masyarakat dan memastikan pembangunan tetap berjalan di jalur yang benar,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Ketua DPD Demokrat Kaltim, Bambang Soepriyadi, menyebutkan bahwa Rakorda ini bertujuan untuk menyatukan langkah seluruh instrumen partai. Menurutnya, integritas kader diuji saat kondisi sedang sulit.
“Kita ingin memperkuat kebersamaan dan soliditas. Politik bagi Demokrat bukan sekadar mencari kekuasaan, tapi bagaimana setiap kebijakan yang lahir tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Bambang. (*)
