Belum Produksi tapi Sudah Setor Rencana CSR, PT Ithaca Diapresiasi Pemkab Kutim
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memberikan apresiasi tinggi kepada PT Ithaca Resources Group. Perusahaan pertambangan ini dinilai responsif karena menyelaraskan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan arah pembangunan daerah meski belum memulai tahap produksi.
Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, usai menghadiri Sosialisasi Hasil Pemetaan Sosial dan Konsultasi Rancangan Program PPM PT Ithaca Resources di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (24/6/2026).
“Kami sangat mengapresiasi posisi PT Ithaca Resources. Meskipun saat ini statusnya belum melakukan produksi atau masih dalam tahapan konstruksi, mereka sudah memiliki komitmen penuh untuk memaparkan skala rencana programnya ke Pemda,” ujar Januar.
“Ini adalah langkah awal yang luar biasa,” lanjutnya.
Januar menjelaskan, langkah PT Ithaca Resources (meliputi PT KNC, SNC, BNK, NWC, EPN, dan NKC) merupakan bentuk kolaborasi strategis. Tujuannya, agar anggaran tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) dari pihak swasta bisa tepat sasaran dan memberikan dampak optimal ke masyarakat.
Di lapangan, seluruh koordinasi program PPM atau CSR ini akan bermuara pada Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pemkab Kutim. Dalam struktur tersebut, Bappeda bertindak sebagai sekretaris yang menyinkronkan data pembangunan.
“Tugas kami di Bappeda selaku sekretariat TJSL adalah membuka dan menyajikan data kepada pihak perusahaan,” jelas Januar.
Pemkab Kutim akan menunjukkan program-program prioritas daerah yang belum bisa terlaksana akibat keterbatasan anggaran daerah. Di celah itulah program CSR perusahaan masuk.
“Kami akan menunjukkan program prioritas yang belum bisa terlaksana atau belum tercover oleh kemampuan APBD. Di situlah ruang bagi perusahaan untuk masuk melalui program PPM mereka,” terangnya.
Melalui skema keterpaduan ini, Januar mengajak masyarakat di tingkat kecamatan hingga desa untuk ikut aktif memonitor realisasi program di lapangan.
Sinkronisasi ini nantinya akan dievaluasi secara berkala pada agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun depan. Langkah ini dilakukan guna menakar efektivitas program swasta demi mendongkrak Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Melihat keberhasilan koordinasi awal ini, Pemkab Kutim berencana mengumpulkan seluruh pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim dalam waktu dekat.
“Ke depan, Pemkab Kutim akan mengadakan forum secara khusus yang mengundang perusahaan-perusahaan lain. Kita butuh kesepahaman yang sama di awal,” tegas Januar.
“Harapannya semua program CSR dari berbagai korporasi di Kutai Timur dapat benar-benar relate dan berjalan beriringan dengan program prioritas pemerintah daerah,” pungkasnya. (Butsainah/*)
