Tak Bisa Tunggu APBD, Pemkab Kutim Minta KPC Turun Tangan

Kaltim, Kutai Timur587 Dilihat

BENGALON – Jalan poros penghubung Sangatta dan Bengalon nampak kembali longsor pada Sabtu (6/9/2025), Kondisi jalan dan wilayah yang dikelilingi area tambang menjadikan struktur tanah sangat labil, khususnya saat musim hujan. Jalan ini menjadi urat nadi ekonomi lokal, Poros Sangatta-Bengalon bukan sekadar penghubung geografis, melainkan jalur vital yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Kutai Timur (Kutim) hingga wilayah utara. Longsor semacam ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi ini menurut Wakil Bupati (Wabup Kutim) H Mahyunadi, menyulitkan pengguna jalan dan mengancam keselamatan publik .

Dilansir dari Pro Kutim, Mahyunadi menegaskan seperti yang disampaikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyebut aktivitas penambangan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC), di kiri dan kanan jalan, menjadi pemicu utama munculnya sejumlah titik longsor. Pemerintah Provinsi, ungkapnya, telah memerintahkan Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk segera berkoordinasi dengan pihak KPC. Tujuannya, mencari solusi cepat dan efektif guna mencegah terputusnya akses pada jalur vital ini .

Mahyunadi menambahkan bahwa jika harus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perbaikan baru bisa terlaksana paling cepat tahun depan. Namun kondisi fisik jalan yang semakin parah membuat hal itu tak cukup cepat.

Dengan kata lain, peran KPC sangat dibutuhkan. Sebagai perusahaan besar yang beroperasi di sekitarnya, pemerintah daerah menekankan bahwa KPC punya kapasitas untuk cepat memberikan intervensi. Penekanan ini menjadi sinyal kuat bahwa korporasi perlu mengambil tanggung jawab lebih dari sekadar retorika.

“KPC memiliki sumber daya, peralatan, dan kapabilitas finansial untuk melakukan perbaikan secara instan,” tegasnya .

Dengan proses APBD yang memakan waktu, pemerataan perbaikan jalan umum menjadi sulit disegerakan. Dalam kondisi darurat seperti ini, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta jadi sangat krusial. (*)