Pemkab Kutim, TNK, dan PLN Sepakati Komitmen Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Taman Nasional Kutai
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Balai Taman Nasional Kutai (TNK), dan PT PLN (Persero) menandatangani komitmen bersama terkait pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur di kawasan Taman Nasional Kutai.
Komitmen bersama itu ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Kepala Balai Taman Nasional Kutai (TNK) Syaiful Bahri, dan Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalimantan Timur Januri di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutai Timur, Sangatta, Senin (9/11/2026).
Ardiansyah menyatakan, penyediaan fasilitas umum seperti jaringan listrik dan layanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah taman nasional dimungkinkan selama mematuhi regulasi kawasan konservasi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah segera menerbitkan surat keputusan (SK) bupati terkait pembentukan tim terpadu lintas instansi.
“Fasilitas umum boleh masuk di wilayah taman nasional dengan catatan harus diawasi. Tim gabungan ini nantinya bertugas meninjau langsung kondisi lapangan guna memastikan pembangunan infrastruktur tidak mengganggu kelestarian Taman Nasional Kutai,” kata Ardiansyah.
Menurut Ardiansyah, penyelarasan antara kepentingan konservasi dan pemenuhan layanan dasar warga sangat krusial. Langkah ini sekaligus menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mempertahankan capaian pelayanan publik berpredikat A di tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang diraih pada 2025 agar tidak menurun pada 2026 akibat terhambatnya akses listrik dan air bersih.
Kesepakatan lintas sektor ini turut membuka jalan bagi kelanjutan proyek listrik desa (lisdes) yang sempat tertahan izin kawasan. Manager PT PLN (Persero) UP2K, Januri menjelaskan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menugaskan PLN UP2K Kaltim membangun jaringan listrik desa di 105 lokasi di Kalimantan Timur sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 lokasi berada di Kabupaten Kutai Timur.
Hingga awal November 2026, konstruksi jaringan di tujuh lokasi di Kutai Timur telah rampung 100 persen, sedangkan 30 lokasi lainnya masih dalam tahap penanaman tiang dan penarikan jaringan. Adapun pembangunan di dua lokasi yang berada di kawasan TNK, yakni Teluk Lombok dan Air Port, belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu izin dari Balai TNK.
“Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, kami berharap segera ditindaklanjuti dengan berita acara dan pembentukan tim melalui SK Bupati, sehingga PLN dapat segera membangun jaringan listrik untuk kedua lokasi tersebut,” ujar Januri.
Kepala Balai TNK Syaiful Bahri menegaskan, pembangunan dan pelestarian alam bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan melalui perencanaan yang matang serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan kawasan. Selain memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sekitar dan perlindungan keanekaragaman hayati, kolaborasi ini diharapkan mampu mencegah berbagai gangguan keamanan kawasan, seperti kebakaran hutan, perambahan, perburuan liar, serta aktivitas ilegal lainnya.
“Kami berharap komitmen ini tidak hanya menjadi dokumen seremonial, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat dukungan lintas sektor dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai,” tutur Syaiful. (Butsainah/ADV/*)
