Disnaker Ingin Pastikan Perusahan Terapkan Perda No 1 Tahun 2022
SANGATTA. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ingin memastikan Perusahaan dalam melakukan penerimaan tenaga kerja, memenuhi syarat dan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang ketenagakerjaan, serta dijelaskan dalam Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 6 Tahun 2024, dimana ada ketentuan komposisi penerimaan tenaga kerja lokal sebanyak 80 persen sementara tenaga kerja dari luar, 20 persen.
“Kami ingin agar setiap perusahaan yang melakukan penerimaan tenaga kerja harus berdasarkan Perda dengan komposisi 80 persen lokal dan 20 persen dari luar,” jelas Kepala Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kutim Sulisman, pada wartawan di ruang kerjanya.
Disebutkan, Perda ini menjadi perhatian dinas yang dipimpinya karena salah satu program unggulan Bupati dan wakil Bupati saat ini adalah target serapan tenaga kerja sebanyak 50 ribu orang. Karena itu, untuk mengetahui realisasi serapan tenag kerja, maka harus ada laporan dari perusahan penerima tenaga kerja. Hanya saja, masih banyak perusahan yang belum lapor.
“Untuk itu kami minta agar setiap penerimaan tenaga kerja, perusahan harus lapor. Format penerimaannya, harus ada kolom yang menandai pekerja lokal dan pekerja dari luar. Kalaupun tidak gunakan kolom lokal atau luar, minimal ada kolom untuk mengetahui domisili sesuai KTP di Kutim, agar ketahuan itu tenaga kerja lokal,” katanya.
Disebutkan, perusahan apapun terikat dengan ketentuan Perda. Baik perkebunan maupun perusahaan tambang.
“Perda ini betul-betul harus diterapkan. Untuk itu kami sedang membangun skema pelaporan, karena laporan perusahan terkadang tidak menyebutkan ini lokal non-lokalnya. Untuk itu kami harus memaksakan mereka harus membuatkan format laporan yang memberikan kepastian komposisi tenaga kerja yang mereka terima sesuai dengan Perda,” katanya. (Butsainah/ADV/*)
