Hasil Reses DPRD Kutim, Pemkab Kutim Siap Bawah ke Pembahasan TPAD
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan hasil reses Anggota DPRD Kutim tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengatakan masukan yang disampaikan masyarakat melalui wakil rakyat memiliki peran penting dalam menentukan kebutuhan pembangunan di tingkat daerah.
Menurutnya, pengalaman saat masih menjadi anggota legislatif membuat dirinya memahami pentingnya memastikan aspirasi hasil reses memperoleh tindak lanjut dari pemerintah.
“Saya pernah jadi dewan, memang hasil reses itu penting untuk ditindaklanjuti,” ujar Mahyunadi usai mengikuti Paripurna, Senin (7/9/2026).
Ia menyebut seluruh hasil reses akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melihat kemungkinan pengakomodasian usulan tersebut dalam perencanaan maupun anggaran.
Pembahasan itu nantinya juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan sesuai dengan jenis kebutuhan yang disampaikan masyarakat.
“ Hasil reses tadi semuanya akan saya bawa rapat ke TAPD untuk bisa diimplementasikan segera,” tegasnya.
Mahyunadi menilai proses tersebut penting agar aspirasi warga dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan.
Ia mengatakan usulan yang muncul dalam reses cukup banyak berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas keagamaan di sejumlah wilayah Kutim.
Namun, perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada pembangunan baru. Pemkab juga ingin memastikan fasilitas yang telah tersedia tetap berfungsi dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Menurut Mahyunadi, persoalan kualitas pekerjaan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian ketika pembangunan fisik dilaksanakan.
Selain kualitas, pemeliharaan setelah proyek selesai juga dinilai menjadi bagian penting agar infrastruktur tidak cepat mengalami kerusakan.
“Tapi tadi yang sebagian besar disoroti bukan masalah programnya, tapi masalah kualitas dan perawatan,” pungkasnya.(Ciaa/AdvKominfo)
