Cegah Penyelewengan Anggaran, DPMD Ajak Masyarakat Terlibat Awasi Desa
SANGATTA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Timur menekankan pentingnya peran aktif warga dalam mengawasi penggunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Pelibatan masyarakat dinilai menjadi langkah strategis untuk mencegah potensi penyelewengan anggaran di tingkat desa.
Kepala DPMD Kutim, M. Basuni, mengakui bahwa pengawasan formal yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah (Itwil), Pemerintah Kecamatan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pilar keempat pengawasan, yakni masyarakat, harus diperkuat.
“Penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan pengawasan yang intensif. Kami menyadari adanya keterbatasan anggaran pengawasan, terutama di tingkat kecamatan. Di sisi lain, pemahaman BPD terkait perencanaan hingga pelaksanaan anggaran juga masih perlu terus ditingkatkan,” ujar Basuni kepada media ini belum lama ini
Ajakan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengungkapkan bahwa dari sampel pemeriksaan terhadap 80 desa tahun ini, terindikasi banyak yang bermasalah. Meski hasil resmi belum dirilis, DPMD menilai hal ini sebagai sinyal agar pengawasan diperketat.
Basuni menjelaskan, pihaknya telah berupaya maksimal melakukan peningkatan kapasitas SDM aparatur desa dan BPD melalui berbagai pelatihan. Namun, pelatihan formal yang hanya dilakukan satu atau dua kali dinilai belum cukup untuk menjamin pemahaman mendalam mengenai tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Karena itu, perlu kolaborasi dengan masyarakat. Memang BPD saat ini sudah mulai berdaya, namun prosesnya masih dominan di perencanaan dan pelaksanaan, belum maksimal di tahap pengawasan akhir. Di sinilah peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk ikut memantau,” tegasnya.
Saat ini, DPMD masih menunggu laporan resmi hasil pemeriksaan dari pihak terkait. Laporan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kinerja pemerintahan desa.
“Kami berharap segera mendapat laporannya agar bisa melakukan evaluasi. Sesuai arahan pimpinan, untuk saat ini pendekatan yang dikedepankan tetaplah pembinaan, namun pengawasan ketat dari semua pihak tetap wajib berjalan,” pungkas Basuni. (*/ADV)
