Capaian Kinerja Pemkab Kutim 2025 Tembus 91,74 Persen
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mencatatkan indeks capaian kinerja daerah sebesar 91,74 persen (kategori sangat tinggi) sepanjang tahun 2025. Laporan tersebut disampaikan oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dalam Rapat Paripurna XVII agenda Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di Gedung DPRD Kutim, Senin (30/3/2026).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Bupati Ardiansyah didampingi Wakil Bupati Mahyunadi merinci sejumlah indikator makro pembangunan daerah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut adalah rincian data capaian Pemkab Kutim pada 2025:
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Naik dari 75,90 (2024) menjadi 76,48.
- Kontribusi PDRB Pertanian & Perkebunan: Naik dari 8,80 persen (2024) menjadi 10,96 persen.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik): Naik dari 81,41 (2024) menjadi 85,82.
- Indeks Kualitas Lingkungan: Naik dari 75,85 (2024) menjadi 80,85.
- Kepatuhan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW): Mencapai target 100 persen.
Meski mayoritas indikator menunjukkan tren positif, Ardiansyah menyoroti masalah pemerataan kesejahteraan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan warga atau Gini Ratio di Kutim tercatat naik dari 0,283 pada 2024 menjadi 0,305 pada 2025.
“Ke depan, kami akan terus mendorong pembangunan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga merata dan berkelanjutan,” tegas Ardiansyah.
Ardiansyah menambahkan bahwa capaian kinerja pada LKPJ 2025 ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, bukan sekadar kerja sepihak pemerintah. LKPJ ini juga diserahkan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD.
“LKPJ ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami, sekaligus memperkuat sinergi dengan DPRD sebagai mitra strategis,” ujarnya.
Nota Pengantar LKPJ 2025 yang telah diserahkan selanjutnya akan masuk ke tahap evaluasi. DPRD Kutim akan mengkaji berbagai capaian, kendala, dan arah kebijakan pembangunan tersebut untuk memberikan rekomendasi peningkatan kinerja pemerintahan pada masa mendatang. (*)
