Warga Gang Garuda Keluhkan Jalan Rusak dan Tiang Listrik yang Menghambat Akses Damkar di Reses Anggota DPRD Kutim Pandi Widiarto

SANGATTA,– Kegiatan reses atau serap aspirasi yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Pandi Widiarto, di Gang Garuda RT 12, Sangatta Utara, menjadi wadah bagi warga untuk menyuarakan persoalan infrastruktur yang menahun. Pada pertemuan yang berlangsung Selasa (21/4/2026) tersebut, warga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak hingga keberadaan tiang listrik yang mengancam keselamatan lingkungan.

Ketua RT 12, Ibu Intan, mengungkapkan bahwa perbaikan jalan berupa semenisasi sangat mendesak untuk dilakukan. Menurutnya, pihak RT telah mengajukan proposal perbaikan berkali-kali, namun hingga saat ini realisasi pembangunan belum juga kunjung tiba. Selain jalan, penyelesaian drainase yang terputus juga menjadi tuntutan warga guna mencegah genangan air.

Persoalan serius lainnya disampaikan oleh Ibu Yuli, seorang warga setempat. Ia menyoroti posisi tiang listrik yang menjorok ke badan jalan di pintu masuk Gang Garuda. Kondisi ini dinilai sangat berisiko karena dapat menghambat masuknya armada Pemadam Kebakaran (Damkar) jika sewaktu-waktu terjadi musibah kebakaran.

“Kami pernah dijanjikan sebelumnya, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Amit-amit jika terjadi kebakaran, mobil pemadam sulit masuk karena terhalang tiang itu. Mohon solusinya, jangan hanya janji-janji saja,” tegas Ibu Yuli.

Menanggapi hal tersebut, Pandi Widiarto menyatakan akan segera meninjau lokasi secara langsung. Ia berjanji akan menjembatani komunikasi dengan pihak PLN untuk memindahkan tiang listrik yang mengganggu akses jalan umum tersebut.

“Saya akan kunjungi langsung lokasinya. Setelah itu, saya akan laporkan ke PLN agar bisa segera dipindah. Ini menyangkut akses keselamatan orang banyak, sehingga harus diprioritaskan,” ujar Pandi.

Sebagai solusi preventif terhadap risiko kebakaran di wilayah padat penduduk seperti Teluk Lingga, Pandi mengusulkan pengadaan jaringan hidran mandiri. Ia berencana mendorong program ini agar RT 12 bisa menjadi percontohan bagi wilayah lainnya di Sangatta Utara.

“Saran saya, Ibu RT membangun jaringan hidran. Lingkungan kita ini padat penduduk, jadi sudah seharusnya punya keran air khusus untuk keadaan darurat. Ini bisa kita programkan dengan anggaran sekitar Rp250 juta per tahun,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini mengakui adanya persoalan serius dalam pengawasan proyek oleh dinas teknis. Ia menegaskan akan terus mendorong perbaikan kualitas pembangunan agar tidak merugikan masyarakat.

‎“Kadang membangun itu tidak mengukur elevasi tanah. Yang penting bangunannya ada. Padahal tujuan drainase itu untuk memperlancar aliran air supaya tidak banjir. Faktanya, ada yang baru sampai ujung sudah roboh, atau posisinya malah lebih tinggi dari jalan, jadi tidak ada gunanya,” tegasnya.

‎Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut aktif mengawasi pelaksanaan proyek di lingkungan masing-masing agar tidak terjadi pekerjaan yang asal jadi.

‎“Bapak dan Ibu juga harus jadi pengawas. Jangan ragu menegur atau melapor jika ada pekerjaan yang tidak sesuai, karena ini menggunakan uang rakyat,” pungkasnya. (Butsainah/*)