Kutim Target Nol ATS, Bupati Ardiansyah Minta Bantuan Masyarakat
SANGATTA – Suasana khidmat penutupan Manasik Haji Akbar di Halaman Masjid Agung Al-Faruq pada Rabu (5/11/2025) menjadi momentum yang lebih dari sekadar perpisahan para jemaah cilik. Di hadapan ribuan guru dan orang tua, Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, meluncurkan sebuah seruan kemanusiaan yang tegas: melibatkan seluruh masyarakat dalam perjuangan mencapai target Nol Anak Tidak Sekolah (ATS).
Isu ATS, yang sempat menjadi tantangan besar di Kaltim, kini menjadi fokus utama pembangunan sumber daya manusia di Kutim.
“Kutim seharusnya tidak punya ATS, karena anggaran pendidikan kita sejak 2019 sudah memadai,” tegas Bupati Ardiansyah, mengungkapkan komitmen pemerintah daerah.
Awalnya, Pemkab Kutim sempat dibuat resah dengan data Pusat Data Nasional yang menyebutkan angka ATS mencapai 13.000 anak. Namun, kegelisahan ini justru memicu Pemkab dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk bergerak cepat.
Berkat upaya verifikasi dan validasi lapangan yang masif, kerja keras tersebut membuahkan hasil positif. Angka ATS kini berhasil diturunkan dan divalidasi menjadi sekitar 9.000 anak (data terakhir per Oktober 2025). Penurunan ini menunjukkan bahwa banyak data awal yang belum akurat, mencakup kasus anak yang sudah pindah, melanjutkan studi di luar daerah, atau bahkan sudah kuliah, tetapi belum terbarui dalam sistem.
Dalam konteks pencanangan program Wajib Belajar 13 Tahun—yang kini mensyaratkan anak memulai pendidikan dari jenjang PAUD—Bupati Ardiansyah memperkuat pesannya bahwa tidak ada alasan biaya bagi anak di Kutim untuk putus sekolah. Pemkab telah menanggung biaya dasar, termasuk seragam dan perlengkapan.
Oleh karena itu, kunci untuk menuntaskan ATS bergantung pada peran aktif dan sentuhan hati masyarakat.
“Kami mohon bantuan masyarakat. Jika menemukan tetangga atau kenalan usia sekolah yang tidak bersekolah, mohon segera laporkan ke Dinas Pendidikan apa masalahnya,” pinta beliau.
Langkah kolaboratif ini bertujuan agar pemerintah dapat melakukan intervensi cepat, baik melalui pendidikan formal, maupun program kesetaraan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi mereka yang terlanjur putus sekolah. Melalui sinergi seluruh stakeholder—dari RT, Dinas, hingga warga—Kutim memiliki target ambisius untuk segera menihilkan angka ATS, mewujudkan visi pembangunan SDM yang utuh dan inklusif. (Butsainah/*/ADV)
