Jaga Integritas, Wabup Kutim Mahyunadi Tegas Menolak Difasilitasi Perusahaan
SANGKULIRANG – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, secara terbuka menyampaikan sikap yang tidak biasa di kalangan pejabat daerah, menolak menerima fasilitas penginapan dan jamuan dari perusahaan swasta yang beroperasi di Kutim. Sikap tegas ini diambil untuk menjaga integritas, menghindari potensi konflik kepentingan, dan memastikan kebebasan Pemkab dalam menindak perusahaan yang bermasalah.
Mahyunadi memilih untuk pulang-pergi (PP) atau bahkan menginap di mobil daripada menerima fasilitas seperti camp atau penginapan yang disiapkan perusahaan.
Sikap yang menjadi sinyal komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih ini disampaikan Mahyunadi saat memberikan sambutan dalam Turnamen Bola Voli Open Cup I di Desa Saka, Kecamatan Sangkulirang, Sabtu (8/11/2025) sore.
Mahyunadi menjelaskan, penolakan ini bukan tanpa alasan kuat. Ia menilai, menerima fasilitas dari pihak perusahaan dapat menciptakan “utang budi” yang berpotensi menghambat tugasnya sebagai pemimpin daerah.
“Makanya saya di mana-mana kalau mau dijamu-jamu perusahaan, disiapkan camp, nginap, saya lebih baik pulang-pergi (PP) saja. Nginap tidur di mobil saja,” ungkap Mahyunadi.
“Karena kalau nginap di perusahaan nanti kita utang budi lagi. Bisa perusahaan bermasalah kita enggak bisa menindak,” jelasnya lebih lanjut.
Sikap ini ditekankan untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai modal utama pembangunan daerah yang sinergi dan berkelanjutan.
Selain menjaga jarak secara personal, Mahyunadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Corporate Social Responsibility (CSR) Kutim, mengeluarkan peringatan keras terkait penyaluran dana sosial perusahaan.
Ia menginstruksikan Kepala Desa Saka untuk berkoordinasi langsung dengan perusahaan di wilayahnya dan melapor jika ada perusahaan yang enggan atau “malas-malas” memberikan bantuan yang proporsional kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Wabup Mahyunadi menegaskan agar bantuan CSR harus dipastikan tepat sasaran dan tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi.
“Yang penting nanti saya pesan Pak Kades, kalau perusahaan bantu, bantuan itu untuk masyarakat. Jangan untuk Pak Kades saja, jangan untuk pejabatnya saja bantuan itu. Harus dibuka semuanya untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
