SANGATTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperketat pengawasan terhadap serapan anggaran sektor pelayanan dasar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Langkah ini dilakukan untuk mengawal visi “Generasi Emas 2026” agar alokasi dana pendidikan dan kesehatan tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.

Monitoring tersebut dilaksanakan dalam kunjungan kerja di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Selasa (14/4/2026), yang dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah serta anggota legislatif tingkat provinsi.

Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan sinkronisasi antara kebijakan fiskal provinsi dengan kebutuhan riil di daerah. Dalam konsep pembangunan Kaltim 2026, penguatan SDM melalui sektor pendidikan dan kesehatan inklusif menjadi prioritas mutlak.

“Tugas kami di Badan Anggaran adalah memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah berjalan intensif. Kita ingin target Generasi Emas melalui peningkatan produktivitas dan kapabilitas SDM benar-benar terwujud di Kutim,” ujar Agusriansyah.

Dalam pantauan Banggar, Pemprov Kaltim telah memplot anggaran besar untuk mendukung program inklusif tahun 2026, pada sektor pendidikan dialokasikan sebesar Rp 2,7 triliun, termasuk program “Gratispol” untuk pembayaran UKT mahasiswa sebesar Rp 1,38 triliun. Target capaian indeks pendidikan dipatok pada angka 80–89 persen.

Sedangkan pada sektor kesehatan dialokasikan sebesar Rp 1,8 triliun dengan fokus pada peningkatan layanan dasar, percepatan penanganan stunting, dan pembangunan infrastruktur kesehatan guna melampaui rata-rata nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menyoroti tantangan infrastruktur pendidikan menengah yang merupakan kewenangan provinsi.

Mulyono mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim telah menghibahkan lahan seluas 1 hektare di Sangatta Selatan untuk pembangunan kantor UPT Pendidikan Provinsi. Namun, ia menekankan mendesaknya kebutuhan Unit Sekolah Baru (USB) di kawasan Silvaduta.

“Setiap tahun ajaran baru, kami menghadapi masalah keterbatasan daya tampung siswa. Keberadaan SMAN 2 Sangatta Selatan sudah berjalan baik, namun tambahan sekolah baru sangat diperlukan untuk mengakomodasi lulusan SMP di kawasan tersebut,” lapor Mulyono kepada tim Banggar DPRD Kaltim.