Respons Pandangan Fraksi, Pemkab Kutim Tekankan Pembangunan yang Lebih Merata
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan sejumlah masukan DPRD menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026. Salah satu perhatian yang ditekankan pemerintah ialah memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.
Hal itu disampaikan Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutim, Idham Cholid, saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (30/9/2026).
Idham mengatakan, masukan legislatif memberikan gambaran mengenai kebutuhan pembangunan di berbagai kawasan. Pemerintah daerah akan mencermati catatan tersebut agar program yang masuk dalam perubahan anggaran memiliki sasaran yang jelas.
Menurutnya, pemerataan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Beberapa sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, sanitasi, konektivitas antardaerah hingga penanganan stunting.
“Penguatan pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar, khususnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sanitasi, konektivitas wilayah, penanganan stunting serta kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya.
Selain menentukan prioritas, pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan setiap kegiatan. Percepatan belanja harus tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, waktu pelaksanaan dan mutu pekerjaan.
Idham menegaskan, perubahan anggaran tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan penyerapan. Setiap program diharapkan memiliki dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
“Beberapa poin tersebut sudah kami catat dan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembahasan dan pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2026,” pungkasnya.(Ciaa/AdvKominfo)
