Resmi Jabat Kadinkes, dr. Yuwana Siap Tuntaskan 5 Program Unggulan Bupati Kutim
SANGATTA – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang baru dilantik, dr. Yuwana Sri Kurniawati, berkomitmen mempercepat pemerataan layanan kesehatan di 18 kecamatan. Fokus utamanya adalah mengatasi kekurangan dokter spesialis di wilayah pedalaman melalui optimalisasi program dokter keliling.
Pernyataan tersebut disampaikan dr. Yuwana usai Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/12/2025).
Menanggapi tantangan kurangnya tenaga kesehatan di daerah terpencil, dr. Yuwana menjelaskan bahwa pihaknya akan menerapkan skema kunjungan berkala. Melalui skema ini, dokter spesialis dari perkotaan akan dijadwalkan turun langsung ke kecamatan secara rutin.
“Dokter tidak diwajibkan menetap di pedalaman. Skema yang disiapkan adalah kunjungan berkala, misalnya satu kali dalam sebulan, dengan jadwal yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing,” ujar dr. Yuwana.
Untuk memperkuat jangkauan, Dinkes Kutim juga akan menggandeng berbagai organisasi profesi seperti: IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) dan Organisasi Kefarmasian
Kolaborasi ini mencakup kegiatan bakti sosial dan pelayanan medis spesifik, seperti operasi katarak yang disesuaikan dengan pemetaan kasus kesehatan di tiap kecamatan.
Dinas Kesehatan Kutim tercatat mengampu 5 dari 50 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutim. Kelima program prioritas tersebut meliputi: Dukungan kesejahteraan tenaga kesehatan. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Pemberian asupan susu dan buah untuk pencegahan stunting. Pemantapan layanan BPJS Kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC). Dan Pelaksanaan program dokter keliling.
Mengenai masalah stunting, dr. Yuwana mengakui bahwa angka prevalensi di Kutai Timur masih berada di atas rata-rata nasional meski mulai menurun. Ia menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh Dinkes secara tunggal.
“Stunting harus ditangani lintas sektor, mulai dari DPPKB, DPPPA, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Perkim. Kami juga akan memperkuat transformasi layanan primer di puskesmas hingga layanan rujukan di rumah sakit,” pungkasnya. (*)
