Pastikan Serapan Anggaran APBD-P Maksimal, DPRD Kutim Bakal Lakukan Pengawasan Menyeluruh
Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Pemerintah Daerah (Pemda) telah resmi menandatangani nota kesepakatan terkait Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) tahun anggaran 2025. Total anggaran yang disepakati mencapai Rp 9,9 triliun.
Penandatanganan ini menjadi langkah maju untuk mempercepat realisasi anggaran di Kutai Timur.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, menyampaikan bahwa proses ini sudah terlambat, sehingga harus dipercepat. “Ini yang menyangkut semua pembangunan di Kutai Timur. Makanya, kita gas secepat mungkin supaya ini bisa cepat terealisasi,” ujarnya.
Anjas menambahkan, pihaknya berharap pembahasan Kua-PPAS APBD Perubahan ini dapat segera dimulai. “Insyaallah Senin, mungkin kurang lebih sekitar tiga harian. Insyaallah Kamis kita sudah sahkan perdanya,” kata Sayid Anjas kepada sejumlah awak media usai mengikuti Rapat Paripurna Jumat (19/9/2025)
Lebih lanjut, Kata Sayid Anjas setelah Perda disahkan, tinggal menunggu eksekutif untuk menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar proyek-proyek pembangunan bisa segera dieksekusi.
Dengan anggaran yang besar, DPRD berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat. Meskipun ada potensi anggaran tidak terserap sepenuhnya, Anjas menyebutkan bahwa pihak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) merasa optimis. “Kata mereka optimis, kita lihatlah,” ucapnya.
Untuk memastikan serapan anggaran maksimal, pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh. “Tentunya semua OPD yang kita sahkan pasti kita awasi,” tegas Anjas.
Menurutnya, setiap Komisi DPRD akan dibagi sesuai dengan sub-OPD masing-masing untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak). “Saya rasa itu normal kegiatan DPRD,” tambahnya.
Selama dua bulan ke depan, Anjas memastikan anggota DPRD akan bekerja lebih produktif. Mereka akan terus memantau pelaksanaan proyek-proyek yang telah disetujui untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana dan tidak ada hambatan. “Kita cek mana yang jalan, mana yang enggak,” tutupnya (*)
