Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Pemkab Kutim Perkuat Akurasi Data Lewat DTSEN
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) resmi memulai langkah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan menggelar workshop penguatan kapasitas bagi operator desa. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, ini berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (1/12/2025).
Workshop ini bertujuan menyatukan persepsi dan standar pelaksanaan data sosial ekonomi menyusul transisi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi DTSEN.
Sudirman Latif, mewakili Bupati Kutim, menjelaskan bahwa DTSEN merupakan integrasi data lintas kementerian, termasuk data Kemendagri, Kemenko PMK (P3KE), BPS (Regsosek), dan Kemensos. Berbeda dengan DTKS yang fokus pada penduduk miskin, DTSEN mencakup seluruh lapisan masyarakat berdasarkan peringkat kesejahteraan.
“Dengan integrasi ini, pemerintah memiliki data tunggal yang lebih kuat dan akurat guna memastikan arah kebijakan dan program pembangunan lebih tepat sasaran,” ujar Sudirman.
Ia menekankan bahwa validitas data sangat bergantung pada operator desa sebagai ujung tombak pengumpulan data di lapangan. Oleh karena itu, penguasaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) menjadi mutlak.
Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Permensos Nomor 03 Tahun 2025. Menurutnya, ketepatan data kini menjadi syarat utama dalam penyaluran perlindungan sosial.
“DTSEN akan menjadi data induk penentu penerima manfaat. Selain SIKS-NG, kami juga memanfaatkan aplikasi SIPMAS untuk memetakan permasalahan sosial secara komprehensif di Kutim,” tegas Ernata.
Ketua Panitia, Agus Budi Priyanto, melaporkan bahwa workshop digelar selama dua hari, 1–2 Desember 2025. Peserta terdiri dari operator desa dari 141 desa/kelurahan, 18 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan 19 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Untuk memastikan kualitas teknis, Dinsos Kutim menghadirkan narasumber dari Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, serta konsultan teknologi dari PT Integra Inovasi Indonesia. (*)
