Nakhodai DPC Hanura Kutim 2025-2030, Sumarno Targetkan Hanura Jadi Partai Pemenang

SANGATTA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi memulai babak baru. Kepengurusan masa bakti 2025–2030 ini dilantik dalam prosesi khidmat yang berlangsung di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Senin (26/1/2026).

Ketua DPC Hanura Kutim terpilih, Sumarno, menebar optimisme tinggi dalam sambutan perdananya. Ia menegaskan komitmennya untuk melakukan ekspansi politik secara masif guna mengembalikan kejayaan Hanura di Bumi Untung Benua.

“Saya akan bawa Hanura berkibar di seluruh Kutim. Insyaallah tidak tanggung-tanggung, kami akan merangkak dari raihan satu kursi hingga target menjadi partai pemenang di parlemen,” tegas Sumarno di hadapan kader dan tamu undangan.

Sumarno menilai Hanura merupakan kendaraan politik yang sangat solid dan tertata. Ia bertekad menjadikan partai ini sebagai jembatan bagi aspirasi masyarakat yang selama ini tersumbat atau belum tersampaikan kepada pemerintah daerah.

“Hanura ini kendaraan yang sangat rapi. Kami hadir untuk mengawal inspirasi rakyat dan membuka ‘sumbatan-sumbatan’ aspirasi yang selama ini tidak tersalurkan ke pemerintah,” tambahnya.

Meski saat ini Hanura belum memiliki keterwakilan kursi di DPRD Kutim, Sumarno tetap percaya diri bahwa dengan kerja keras tim, peta kekuatan politik akan berubah pada pemilu mendatang.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, memberikan pandangannya terkait lanskap politik saat ini. Ia menyebut dinamika politik bergerak sangat cepat, mulai dari tingkat akar rumput (grassroots) hingga perubahan regulasi di tingkat pusat.

“Politik sekarang sangat dinamis. Perubahan terjadi bukan hanya di desa-desa, tapi juga di level kabupaten hingga pusat, bahkan pada tataran undang-undangnya,” ujar Mahyunadi.

Ia menyoroti bahwa publik saat ini masih memantau kepastian sistem pemilihan, baik yang tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun di DPR RI. Menurutnya, setiap skema regulasi—baik melalui keputusan MK, undang-undang baru, maupun Perpu—akan melahirkan gaya politik yang berbeda di lapangan.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Mahyunadi menitipkan pesan mendalam bagi para politisi Hanura. Ia menekankan bahwa loyalitas tertinggi seorang politisi seharusnya tertuju pada bangsa, negara, dan pengabdian kepada Tuhan, melampaui kepentingan kepartaian semata.

“Loyal kepada bangsa, negara, dan Allah SWT. Berpindah partai itu hal yang wajar dalam politik, yang terpenting adalah konsistensi dalam melayani masyarakat hingga ke akar-akarnya,” pesan Mahyunadi. (*)