Meski Hanya Tersisa 2 Bulan, DPRD Kutim Mengaku Optimis APBD-P Bakal Terealisasi Dengan Baik
SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan optimisme bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 senilai Rp9,4 triliun akan mampu terealisasi dengan baik. Meskipun penetapan APBD-P masih menunggu persetujuan dan hanya menyisakan waktu pelaksanaan sekitar dua bulan, DPRD Kutim meyakini target ini dapat tercapai.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menjelaskan bahwa meskipun angka APBD-P terlihat besar, realisasi yang akan dikejar dalam sisa dua bulan ke depan tidak mencapai seluruh Rp9,4 triliun. “Sebenarnya bukan Rp9,4 triliun yang akan dilaksanakan dalam dua bulan ini. Sebelumnya, di APBD murni sudah berjalan Rp8,4 triliun. Artinya, yang harus direalisasikan dalam sisa waktu ini hanya sekitar Rp1 triliun lebih,” terang Jimmi.
Lebih lanjut, Jimmi menyebutkan bahwa fokus utama pengerjaan dalam sisa waktu ini adalah proyek-proyek fisik dan non-fisik. Ia mengakui, beberapa pengerjaan fisik mungkin baru bisa digarap di akhir tahun karena proses administrasi dan birokrasi yang masih berjalan. Namun, ia optimistis proyek dengan nilai besar pun dapat diselesaikan atau dilanjutkan sesuai jadwal.
“Kita lihat dari bobotnya. Kalau proyek fisik seperti beton, tergantung umur beton. Tapi kalau konstruksi lain, tergantung jumlah tenaga kerjanya,” ujar Jimmi. Oleh karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah (OPD) untuk memaksimalkan jumlah tenaga kerja agar pengerjaan bisa diselesaikan tepat waktu.
Terkait sistem pembayaran, Jimmi berharap sistem bank garansi yang sempat diterapkan pada tahun sebelumnya bisa kembali diberlakukan. Menurutnya, sistem ini sangat membantu kontraktor karena dana proyek ditahan di bank sebagai jaminan. “Kalau memang ini masih berlaku, itu memberi kesempatan yang bagus bagi kontraktor untuk memaksimalkan pekerjaan. Sepanjang masih boleh, ini cukup membantu,” tambahnya.
Meski kontrak kerja proyek, terutama penunjukan langsung (PL), umumnya hanya 30 hari, Jimmi yakin pekerjaan bisa diselesaikan dalam rentang waktu November hingga Desember.
Selama sisa dua bulan ini, DPRD Kutim akan meningkatkan pengawasan secara intensif. Jimmi menekankan, fokus utama pengawasan adalah kualitas pekerjaan, baik proyek fisik maupun pelayanan non-fisik. “Kami meminta agar kualitas pekerjaan, terutama fisik, dan kualitas pelayanan yang non-fisik, harus betul-betul dijaga. Indikatornya adalah kepuasan masyarakat,” tegasnya. (*)
