Joni Abdi: Folder Ilham Maulana Hanya untuk Kendalikan Banjir, Bukan Area Rekreasi
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menegaskan bahwa Folder Ilham Maulana di Sangatta Utara harus dikembalikan ke fungsi asalnya sebagai infrastruktur teknis pengendali banjir. Penegasan ini disampaikan menyusul kondisi Folder yang mengalami alih fungsi dan minim perawatan.
Plt Kepala DPUPR Kutim, Joni Abdi Setia, menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian Folder tersebut adalah murni sebagai sarana teknis pengendali banjir di wilayah Sangatta.
“Folder sejak awal pembangunannya memang diperuntukkan sebagai pengendali banjir,” ungkap Joni Abdi Setia, Jumat (14/11/2025).
Joni secara terbuka mengkritik penggunaan Folder oleh berbagai instansi di luar DPUPR untuk kegiatan di luar fungsi teknis, seperti pembangunan fasilitas wisata dan taman bermain. Hal ini menyebabkan masalah serius pada pengelolaan dan pemeliharaan.
“Kondisi sekarang tidak terawat, kemudian ada berbagai macam yang taman-taman bermain itu ada karatan, sudah ada yang rusak,” katanya, menambahkan bahwa instansi lain yang membangun fasilitas tersebut tidak memelihara asetnya, padahal Folder ini bersifat teknis dan menjadi tugas pokok PU.
Akibat penggunaan non-teknis dan minimnya perawatan, fungsi Folder Ilham Maulana sebagai penangkal banjir mengalami pelemahan drastis. Kondisi Folder kini dipenuhi gulma liar, tumpukan tanah, dan sedimentasi selama bertahun-tahun, yang secara signifikan mengurangi daya tampung air dan meningkatkan risiko genangan saat musim hujan.
Menindaklanjuti arahan Kepala Daerah, DPUPR telah memulai upaya revitalisasi Folder Ilham Maulana. Sejumlah alat berat, termasuk ekskavator, telah dikerahkan untuk melakukan pengerukan lumpur dan tanah yang menumpuk.
“Pembenahan Folder merupakan tindak lanjut dari arahan kepala daerah. Pemerintah menilai keberadaan Folder sangat vital, bukan hanya sebagai sarana teknis, tetapi juga sebagai solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir,” tutup Joni, memastikan komitmen pemerintah daerah untuk menormalkan kembali fungsi vital infrastruktur tersebut. (Butsainah/ADV)
