APBD Kutim 2026 Anjlok, Pembangunan Jalan Tetap Jadi Prioritas Utama
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terpaksa melakukan rasionalisasi anggaran besar-besaran menyusul merosotnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Meski kapasitas fiskal daerah anjlok hingga hampir 50 persen, Pemkab Kutim menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama pembangunan.
Berdasarkan data teknis, APBD Kutim mengalami penurunan drastis dari Rp 9,8 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 5,1 triliun pada tahun 2026. Penurunan ini memaksa pemerintah daerah memutar otak untuk tetap menjaga keberlanjutan proyek strategis di tengah keterbatasan dana.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, menyatakan bahwa kunci keberlanjutan pembangunan jalan di tengah krisis anggaran ini adalah penggunaan skema kontrak tahun jamak (multiyears).
“Tahun ini ada program multiyears. Semuanya rata-rata adalah proyek jalan. Ini adalah komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas jalan mantap di Kutai Timur,” ujar Noviari saat ditemui di Sangatta, Selasa (31/3/2026).
Langkah ini dinilai mendesak mengingat capaian jalan dengan kondisi mantap di Kutim baru mencapai 34,78 persen hingga tahun 2025. Angka tersebut hanya meningkat tipis sebesar 1,51 persen dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan masih banyaknya urat nadi transportasi yang memerlukan perbaikan serius.
Untuk mengamankan anggaran infrastruktur, Pemkab Kutim menjalankan instruksi pemerintah pusat dengan melakukan efisiensi ketat pada belanja operasional. Noviari menjelaskan bahwa rasionalisasi difokuskan pada internal birokrasi, bukan pada proyek yang menyentuh kepentingan publik.
Beberapa poin efisiensi yang diterapkan antara lain, pemangkasan frekuensi perjalanan dinas secara selektif, pengurangan biaya rapat dan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan fokus anggaran pada penyelesaian konektivitas antardesa dan jalan lingkungan.
Noviari menegaskan bahwa meskipun ruang fiskal menyempit, pembangunan jalan tidak boleh terhenti karena perannya sebagai urat nadi ekonomi. Karakteristik geografis Kutai Timur yang luas menuntut konektivitas yang kuat untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan efisiensi lebih difokuskan pada belanja operasional. Harapannya, program multiyears tidak terganggu sehingga stabilitas pertumbuhan ekonomi lokal tetap terjaga di masa depan,” pungkasnya. (Butsainah/*)
