Status Desa Budaya di Kutim Perlu Diperjelas, Disdikbud Siapkan Program Berbasis Kebudayaan
Sangatta – Pengembangan desa budaya menjadi salah satu agenda yang ingin diperkuat Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Namun, kepastian mengenai penetapan desa yang masuk kategori desa budaya masih perlu diperjelas, terutama terkait dokumen keputusan atau surat keputusan (SK) pemerintah daerah.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutim, Ilham, mengatakan dirinya belum memperoleh dokumen penetapan desa budaya yang dimaksud. Karena itu, diperlukan kejelasan mengenai status serta dasar penetapan desa-desa yang selama ini disebut sebagai desa budaya.
Dalam wawancara tersebut, Ilham menyebut sejumlah nama desa yang berkaitan dengan pengembangan budaya, di antaranya Rindang Benua, Keraitan, dan Muara Baru. Namun, dia mengaku belum memegang dokumen resmi yang dapat memastikan penetapan desa-desa tersebut.
“Saya pernah bertanya kepada teman-teman, apakah kita memiliki desa budaya. Memang ada desa yang disebut sebagai desa budaya, tetapi apakah sudah ditetapkan melalui SK pemerintah kabupaten, saya belum mengetahui dan belum pernah memegang dokumennya,” ujar Ilham saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Meski demikian, pengembangan Desa Budaya telah masuk dalam rencana strategis Bidang Kebudayaan. Selain itu, terdapat pula gagasan pengembangan Satuan Pendidikan Berbasis Budaya.
Menurut Ilham, kedua program tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penerapan kurikulum muatan lokal di sekolah. Melalui program tersebut, pengenalan budaya dapat dilakukan secara lebih terarah, mulai dari pakaian adat, makanan tradisional, permainan, olahraga, hingga alat musik daerah.
“Harapan kami ke depan, ada program Desa Budaya dan Satuan Pendidikan Berbasis Budaya. Ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pengenalan kebudayaan di tengah masyarakat maupun lingkungan pendidikan,” jelasnya.
Dia menambahkan, satuan pendidikan berbasis budaya nantinya tidak dimaksudkan untuk mengganti kurikulum yang telah berlaku. “Program tersebut lebih diarahkan pada pengintegrasian materi kebudayaan ke dalam kegiatan pembelajaran.”Pungkasnya (ADV/*)
