Sekda hingga Kepala Bapenda ke Jakarta, Kutim Minta Kepastian Transfer Anggaran
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh kepastian mengenai penundaan transfer anggaran yang berpengaruh terhadap perencanaan keuangan daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan sejumlah pejabat, yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ke Jakarta.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menjelaskan, koordinasi tersebut diperlukan untuk mengetahui perkembangan kebijakan pemerintah pusat sekaligus mencari kemungkinan penyelesaian atas persoalan anggaran yang sedang dihadapi daerah.
“Kita cek lagi ini, kita usahakan lagi. Mudah-mudahan ini bisa,” ujarnya saat diwawancarai, saat di wawancara belum lama ini.
Menurut Ardiansyah, pembahasan langsung dengan pemerintah pusat menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi yang lebih jelas sebelum menentukan langkah lanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengungkapkan, agenda tersebut menyebabkan ketiga pejabat itu berhalangan mengikuti sejumlah kegiatan di Kutim pada hari yang sama.
“Pak Sekda, Kepala Bappeda, sama Kepala Bapenda minta izin untuk tidak hadir hari ini karena ada yang harus mereka koordinasikan di pusat,” katanya.
Salah satu persoalan yang menjadi pembahasan ialah penundaan spending 40/30 dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut perlu dipastikan agar pemerintah daerah dapat memperhitungkan kondisi keuangan dalam menyusun rencana belanja.
“Di antaranya membicarakan itu, penundaan spending 40/30 dari pusat,” jelasnya.
Pemkab Kutim kini menunggu hasil koordinasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan anggaran berikutnya. Kepastian transfer diharapkan membantu pemerintah daerah menyesuaikan belanja dengan kemampuan fiskal, sekaligus menjaga keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. (Ciaa/AdvKominfo)
