Percepat Ketahanan Pangan, Pemkab Kutim Targetkan Pembangunan Gudang Bulog Rampung Sebelum 2027

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama DPRD Kutim mempercepat penyelesaian draf Memorandum of Understanding (MoU) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait pembangunan gudang penyimpanan hasil pertanian. Langkah ini dibahas dalam pertemuan bersama Perum Bulog di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Pembangunan gudang tersebut diproyeksikan menjadi pilar utama strategi ketahanan pangan daerah, mengingat saat ini produksi beras lokal Kutim baru mampu memenuhi sekitar 50 persen kebutuhan masyarakat.

Gudang yang direncanakan merupakan tipe besar dengan kapasitas 3.500 ton yang dilengkapi fasilitas kantor. Proyek ini akan menempati lahan seluas 3 hektare dari total 4,7 hektare lahan yang telah disiapkan oleh Pemkab Kutim di lokasi strategis.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutim, Dyah Ratnaningrum, menjelaskan bahwa pemilihan gudang tipe terbesar ini disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur pendukung di Kutim.

“Kami sudah memiliki Rice Processing Unit (RPU) dan fasilitas dryer (pengering gabah). Keberadaan gudang ini akan menyempurnakan rantai distribusi hasil panen petani,” ujar Dyah.

Selain fokus pada hilirisasi melalui gudang, Pemkab Kutim juga tengah memacu peningkatan produksi di hulu. Beberapa poin utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut meliputi:

• Cetak Sawah Baru: Kutim mendapat alokasi 1.106 hektare dari Kementan serta usulan tambahan 750 hektare melalui APBN 2026.
• Ketersediaan Benih: Pembangunan enam unit penangkar bibit padi telah dilakukan sepanjang 2023–2024 untuk menjamin kualitas benih unggul.
• Luas Lahan Eksisting: Saat ini tercatat luas lahan pertanian aktif mencapai 2.638 hektare.

Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, menegaskan pentingnya percepatan proses administrasi dan sertifikasi lahan agar pembangunan fisik dapat segera dimulai.

“Proses NPHD dan sertifikasi lahan harus dipercepat agar pembangunan tidak tertunda hingga tahun 2027. Ini adalah kebutuhan mendesak untuk mengelola hasil panen secara optimal,” tegas Yusri.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Kutim optimistis dapat bertransformasi menuju kemandirian pangan, sehingga ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah dapat ditekan secara signifikan. (*)