Ketua DPRD Kutim Pastikan Tak Ada Proyek Multiyears di APBD Perubahan 2025
SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk proyek multiyears atau tahun jamak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025. Keputusan ini menunda rencana awal Pemerintah Kabupaten Kutim untuk melanjutkan pembangunan proyek-proyek yang belum selesai, seperti jembatan di Bengalon dan Telen.
Menurut Jimmi, kelanjutan proyek tersebut baru bisa dianggarkan pada APBD Murni tahun 2026 karena keterbatasan anggaran pada APBD Perubahan 2025. “Untuk pekerjaan multiyears di APBD Perubahan, tahun ini tidak ada,” jelasnya kepada awak media.
Lebih lanjut, Jimmi menjelaskan bahwa kelanjutan proyek juga bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Ia menyoroti pergantian Menteri Keuangan yang baru. “Kami masih menunggu dampak dari pergantian menteri keuangan ini,” kata Jimmi.
Ia optimis bahwa pernyataan menteri yang tidak akan memangkas Transfer ke Daerah (TKD) bisa menjadi angin segar. Namun, ia berharap agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56, yang mengatur efisiensi belanja termasuk untuk peralatan dan infrastruktur, dapat dicabut. “Kalau PMK itu masih berlaku, efisiensi masih akan berjalan,” tambahnya.
Sebelumnya, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengakui bahwa pembangunan infrastruktur adalah tantangan utama. Ia berjanji akan melanjutkan proyek multiyears yang sempat terkendala. “Pekerjaan rumah saya luar biasa. Program multiyears yang saya gagas kemarin tidak berjalan baik karena beberapa faktor,” ujar Ardiansyah.
Meskipun begitu, Ardiansyah menolak anggapan bahwa proyek multiyears ini gagal. Ia memberikan contoh, proyek di Long Mesangat, Telen, dan Muara Bengkal berjalan baik. Namun, ia mengakui bahwa masih banyak perbaikan yang dibutuhkan di daerah lain, seperti Sandaran. Ia pun meminta DPRD untuk ikut mengawasi kontraktor di lapangan.
Ardiansyah juga menyoroti kondisi jalan di Kutim yang masih jauh dari ideal. “Sebagian besar jalan harus kita benahi agar layak digunakan masyarakat,” katanya. Ia menyebutkan, saat ini hanya sekitar 30 persen jalan yang berada dalam kondisi baik. (*)
