Kutim Belum Tetapkan Status Darurat Banjir, Bupati Minta BPBD Siapkan Analisa Kebencanaan

Kaltim, Kutai Timur945 Dilihat

Sangatta, – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) hingga saat ini belum menetapkan status darurat bencana terkait banjir yang melanda beberapa wilayahnya. Meski demikian, Pemkab Kutim terus berupaya melakukan penanganan dan mitigasi bencana.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dalam rapat koordinasi penanganan banjir yang digelar Kamis (30/1/2025), meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera menyiapkan analisa kebencanaan.

“Karena aturan yang memungkinkan kita menggunakan dana belanja tidak terduga itu, sesuai dengan kriteria kebencanaan dan itu masuk kepada kedaruratan kebencanaan,” ujar Ardiansyah.

Menurutnya, analisa kebencanaan ini penting untuk memetakan potensi bencana yang akan terjadi, mengingat prediksi dari BMKG bahwa curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan berlangsung hingga Maret.

“Kita kan tidak mau melihat masyarakat yang mendapatkan dampak bencana itu darurat atau tidak, maka dari itu untuk mengurangi beban mereka, diperlukan beberapa opsi berupa pemberian bantuan sembako, bantuan peralatan perahu untuk mereka bisa mobilisasi,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kutim, Idris Syam, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengumpulkan data terkait banjir untuk mendukung upaya peningkatan kesiapsiagaan.

“Kami akan segera mengumpulkan data terkait banjir untuk mendukung upaya peningkatan kesiapsiagaan,” imbuhnya.

Idris menjelaskan, penetapan status darurat bencana memiliki tiga kriteria. Hingga saat ini, Pemkab Kutim menilai belum memenuhi kriteria tersebut.

“Kan ada tiga kriteria penetapan status darurat bencana. Kalau berdasarkan potensi banjir dan hujan berdasarkan BMKG, curah hujan itu akan tinggi mulai akhir bulan Desember, Januari, Februari, potensi banjir,” jelasnya.

Meski belum berstatus darurat, Pemkab Kutim terus berupaya menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir. Namun, Bupati Ardiansyah mengakui bahwa bantuan logistik yang ada masih terbatas.

“Dinas Sosial hanya mampu menyiapkan sekitar 500 paket sembako, dan itu tidak cukup memang, saya juga kaget dengarnya. Makanya saya tadi minta segera koordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan yang bisa meminta bantuan. Kita kan punya stok Bulog kalau tidak salah,” ungkapnya.

Ardiansyah juga menginstruksikan Dinas Sosial untuk tetap siaga dan terlibat dalam dapur umum yang telah dibuat oleh masyarakat.

“Dinas Sosial saya minta untuk tetap standby. Untuk dapur yang sudah dibuat oleh masyarakat mereka hadir di sana terkait dengan bahan baku tinggal di koordinasikan saja,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta SKPD terkait seperti PUPR dan Bappeda untuk memberikan informasi terkini terkait kebencanaan melalui teknologi yang mereka miliki.

“Seperti dinas PUPR memiliki alat yang telah ditanam di beberapa pinggir sungai, pada bencana besar yang terjadi tahun 2022 lalu, itu sebagian masih ada yang berfungsi. Dan saya minta itu di informasikan ke Dinas terkait, untuk melihat kondisi dan bisa memetakan potensi bencana yang akan terjadi,” pungkasnya. (*)