KOMBENG – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui program Cetak Sawah Tahun 2024. Pada Sabtu (2/12/2024), Pemkab Kutim menggelar acara Gerakan Tanam Perdana Gapoktan Abadi Jaya di Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman beserta istri Siti Robiah, Dandim 0909/KTM Letkol Inf Ginanjar Wahyutomo, Camat Kombeng Jumran, Anggota DPRD Kajan Lahang, perwakilan PT DSN Group dan PT Sinarmas, serta sejumlah pejabat penting lainnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutai Timur, Dyah Ratnaningrum, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mencetak sawah baru seluas 26 hektar. “Program ini diharapkan dapat mendongkrak ketahanan pangan dan meningkatkan hasil pertanian padi sawah di wilayah ini,” ujarnya.
Dyah Ratnaningrum juga memaparkan beberapa tantangan dalam pengembangan tanaman pangan padi sawah di Kutim, seperti keterlambatan distribusi benih dari pemerintah pusat. “Sebelumnya, produktivitas padi hanya sekitar 3,5 ton per hektar,” ungkapnya.
Namun, dengan adanya empat penangkar benih lokal di beberapa kecamatan, seperti Kaubun, Sangatta Selatan, Desa Tanah Abang Long Mesangat, dan Desa Miau Baru Kombeng, Kutim kini mampu memproduksi benih unggul berlabel ungu yang memiliki produktivitas tinggi.
Untuk mendukung program ini, Pemkab Kutim juga telah mengalokasikan pupuk NPK dan pestisida untuk 1.000 hektar sawah. Selain itu, pemerintah daerah juga telah membeli traktor roda empat untuk Kecamatan Kaubun guna memodernisasi sektor pertanian.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan. “Cetak sawah ini adalah komitmen kami untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kutai Timur,” tegasnya.
Program cetak sawah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan berkontribusi pada kedaulatan pangan nasional. (*)
