SANGATTA. Pembangunan yang dilakukan pemerintah Kutai Timur (Kutim) diakui anggota DPRD Kutai Timur Julfansyah, sudah berjalan. Hanya saja, ada yang tidak sesuai, tidak masuk sehingga disitu peran DPRD untuk melakukan pengawasan, termasuk berbicara untuk melalukan perbaikan ke arah yang lebih baik.
“Berbagai pembangunan memang telah dilakukan pemerintah. Mulai pembangunan jalan, listrik dan kesehatan dan lainya memang sudah jalan. Tapi kan tidak semua sesuai, ada tidak masuk. Karena itu, DPRD sebagai pengawas, bisa mengawasi, berbicara, untuk perbaikan,” kata Julfansyah
Selain itu, DPRD juga bisa berjuang untuk kepentingan masyarakat. Jalan misalnya, jalan antara Batu Ampar ke Muara Bengkal, “saat saya kepala desa, sudah ambil sampai ke km 23. Itu sudah milik pemerintah. Dari km 23 ke km 9, itu masih milik perusahan. Itu sekitar 6 km. karena itu, memang jalan ke sana, itu memang belum ada yang merupakan jalan pemerintah yang utuh. Tetapi, kita sudah minta ke perusahan agar diserahkan ke pemerintah agar dapat dikerjakan. Jadi dari Kades, hingga jadi DPRD sekarang, itu misi saya perjuangkan jalan tersebut agar jadi milik pemerintah,” katanya.
Bukan hanya itu, jalan Muara Bengkal ke Long Mesangat juga bukan milik pemerintah. Karena itu pemerintah juga tidak bisa kerjakan. Karena itu, DPRD dan pemerintah harus sama-sama berjuang untuk mengambil alih dari perusahan.
“Jangan sampai ada penilaian seolah pemerintah tidak ingin membangun jalan untuk akses ke kecamatan, padahal, memang itu Hak Guna Usaha (HGU) perusahan, dari pemerintah pusat. Kalau semua jalur ini sudah jadi milik pemerintah, pemerintah bisa tingkatkan maka kecamatan ini bisa berkembang dengan baik,” katanya. (*/ADV)
