SANGATTA. Pemerintah Kutai Timur memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutai Timur atas nota Rancangan Perturan Daerah (Raperda) atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun 2025 yang telah disampaikan pemerintah pada DPRD.
Pemerintah menyatakan, dari berbagai masukan dari frakksi DPRD kutim, pemerintah menyatakan optimis untuk melaksanakan program pemerintah dalam APBD tahun 2025, demi kesejahteran masyarakat Kutim. Namun itu tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan baik tanpa pengawasan yang baik dari DPRD dan pihak terkait lainnya.
Untuk itu, pemerintah dalam tanggapan yang dibacakan Asisten Ekonomi Keuangan Sudirman Latif menyatakan, mengapresiasi pemandangan umum fraksi Golkar. Pemerintah dalam sidang paripurna DPRD Kutim dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi ST, Wakil Ketua Sayid Anjas, serta Wakil Ketua Prayunita Utami, menyatakan apresisasi atas saran Fraksi Golkar agar dalam pelaksanaan program pemerintah dilakukan efisiensi serta efektifitas penggunaan APBD.
Pemerintah juga akan melakukan diversifikasi pendapatan dengan memaksimalkan sumber pendapatan dari pajak maupun retribusi daerah, untuk mengurangi ketergantungan pemerintah dari dana transfer pusat dalam APBD, sesuai saran fraksi Golkar.
Pemerintah menyatakan apresiasi atas dukungan fraksi Golkar atas APBD , termasuk masukkan dan catatan atas turunnya APBD tahun 2025 baik pendapatan maupun belanja akibat turunnya dana transfer dari pusat.
Meskipun demikian, pemerintah akan tetap memaksimalkan anggaran tersebut dalam pelayanan dasar, termasuk untuk Pendidikan, Kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
Selain itu, akan mempercepat penyusunan APBD, dengan lebih baik. Termasuk akan melakukan tatakelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan lebih baik lagi. (*/ADV)
