SANGATTA. Pemerintah menyatakan apresiasi atas pemintaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang meminta pemerintah agar menyampaikan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) lebih awal, agar tidak dilakukan pembahasan yang tergesa-gesa.
Apresiasi pemerintah disampaikan Assisten Adminitrasi Umum Sudirman Latief dalam tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi PKS atas nota Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, dalam paripurna DPRD Kutim dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi St, didampingi Wakil Ketua Sayid Anjas dan Prayunita Utami, senin (25/11).
Pemerintah, menurut Sudirman juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat atas masalah Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), jika ada kendala.
Pemerintah juga siap menindaklajuti masukkan-masukan dari PKS. Termasuk terkait dengan peningkatan PAD. Menurutnya, pemerintah siap melakukan diversifikasi sumber PAD dari pajak dan retribusi yang belum ditagih.
Terkait dengan belanja operasi yang cukup besar dalam APBD 2025, Sudirman mengatakan akan digunakan untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat. Untuk ke depan, pemerintah akan evaluasi agar belanja operasi dan belanja modal bisa berimbang.
pemerintah sepakat dengan PKS, bahwa pembiayaan daerah pada BUMD, harus korelasi pada pengembalian pada pemerintah, untuk itu, pemerintah akan memaksimalkan tata kelola dan monitoring BUMD yang menerima pembiayaan dari APBD, katanya.
Pemerintah akan memanfaatkan APBD semaksimal mungkin, agar masyarakat menikmati haknya berupa pelayanan dasar secara maksimal, infrastrukur yang mendukung perkembangan ekonomi. (*/ADV)
