SANGATTA. Pemerintah akan melakukan diversifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah dari dana transfer pusat di anggaran pendapatan Belanja daerah (APBD).
Pernyataan ini diungkapkan pemerintah dalam tanggapannya pada pemandangan umum fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP), yang disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur Sudirman Latif, dalam rapat Paripurna DPRD Kutim dipimpin Ketua DPRD Jimmi St, wakil Ketua Sayid Anjas serta Prayunita Utami, Senin (25/11/2024) di ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kutim.
Dikatakan, pemerintah akan melakukan diversifikasi sumber PAD, untuk mengindari resiko ketergantungan pemerintah pada dana transfer pusat, yang fluktuatif.
Selain itu, pemerintah akan menindaklanjuti beberapa catatan dari Fraksi GAP, pada sisi pendapatan dan belanja.
Disebutkan, pada sisi belanja, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah dalam mengelola anggaran selalu transparan dan melakukan efisiensi . Sementara pada sisi belanja tidak terduga, serta belanja transfer pemerintah akan menganut sistim flaksibilitas, tepat sasaran.
Sebab pemerintah daerah setuju, bahwa anggaran adalah hak rakyat Kutai Timur, pemerintah berupaya dalam optimalisasi pendapatan efisiesi belanja transparan dalam pengalolaan dan penguatan kemandirian fiskal agar masyarakat sampai pelosok desa merasakan manfaatnya secara nyata.
Sebelumnya, dalam pandangan umum Fraksi GAP menyatakan komitmen untuk memastikan setiap pembahasan anggaran benar-benar demi kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu Fraksi GAP bersikap kritis terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pembahasan anggaran ini benar-benar demi kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kata Mulyana, sat membacakan pemandangan umum fraksu GAP. (*/ADV)
