SANGATTA. Pemerintah mengamini saran Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur untuk mencari sumber pendapatan asli daerah yang inovatif dari berbagai sumber seperti Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata. Ini dilakukan sebagai antisipasi efek fluktuasi dana transfer pusat. Dalam pengalokasian anggaran, pemerintah juga lebih memperhatikan belanja pada kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, seperti diharapkan Fraksi Demokrat.
Demikian tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi Demokrat atas nota pengantar rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025.
Tanggapan ini dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Kutai Timur, Sudirman Latif dalam rapat Paripurna DPRD Kutim Senin (25/11) dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi St, didampingi wakil Ketua Sayid Anjas serta Prayunita Utami, berlangsung di ruang rapat Utama Kantor DPRD Kutim.
Sebelumnya, dalam pemandangan umum fraksi Demokrat yang dibacakan Pandi Widiarto, dalam sidang paripuna sebelumnya menyampaikan agar pemerintah fokuskan anggaran untuk program kebutuhan utama. Dalam menghadapi tahun anggaran 2025 Partai Demokrat berkomitmen untuk fokus dalam penyusunan APBD yang memprioritaskan program program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan program program yang sesuai dengan visi dan misi Bupati. Kami meyakini bahwa pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat perlu diterapkan dalam menyusun APBD, kata Pandi Widiarto.
Dijelaskan, Fraksi Demokrat mengapresiasi kinerja pemerintah dengan optimimisme kenaikan pendapatan daerah tahun 2025 dengan estimasi sebesar Rp11,151 triliun. Angka yang sangat fantastis untuk sebuah kabupaten, katanya.
Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat menyarankan pemerintah kembali lebih giat lagi menggali potensi daerah yang dapat dijadikan pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak hanya mengandalkan pendapatan transfer semata. (*/ADV)
