Yogyakarta – Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) di Hotel Tara Yogyakarta, Kamis-Jumat (21-22 November 2024). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelolaan hibah dan bansos di lingkungan Pemkab Kutim.
Bimtek ini diikuti oleh camat, perwakilan perangkat daerah, dan pengelola bagian hibah. Yodie Indrawan, analis kebijakan ahli madya dari Kemendagri yang bertanggung jawab atas sistem informasi organisasi kemasyarakatan, menjadi narasumber utama.
Kepala Bagian Kesra, Sahman, secara resmi membuka bimtek yang ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada Camat Sangatta Utara Hasdiah dan Purno Edi dari Bappeda Kutai Timur. Dalam sambutannya, Sahman menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan hibah dan bansos untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
“Bimtek ini adalah wujud komitmen Pemkab Kutim untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien,” ujar Sahman.
Ketua panitia, Muhammad Samsudin, menjelaskan bahwa kegiatan ini berlandaskan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Bupati Kutim Nomor 61 Tahun 2020.
“Fokus utama dalam bimtek ini ada tiga, yaitu mendukung fungsi pemerintahan, menyamakan persepsi terkait mekanisme pengelolaan hibah dan bansos, serta meningkatkan pemahaman peserta agar pelaksanaan program sesuai regulasi,” jelas Samsudin. “Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pengelolaan hibah dan bansos dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.”
Materi bimtek mencakup tata cara perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hibah dan bansos sesuai regulasi. Sahman berharap, bimtek ini dapat menyamakan pemahaman peserta sehingga pengelolaan hibah dan bansos lebih terstruktur dan efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah penting Pemkab Kutim dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan efisien, sekaligus mendukung program-program yang berdampak langsung pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*/ADV)
