SANGATTA. Fraksi Partai Persatuan pembangunan (PPP) meminta agar pemerintah Kutai Timur bisa mencari sumber pendapatan asli daerah lai-lain untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Permintaan ini tercantum dalam pandangan umum Fraksi PPP, yang dibacakan dalam rapat Paripurna DPRD Kutim Jumat (22/11) dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi ST, dan wakil Ketua Prayunita Utama Amd, serta dihadiri Asistem Pemkesra Poniso Suryo Renggono. Pandangan Umum PPP dibacakan Rahmadani Sh.
Dalam pandangan umunya, PPP mengatakan, Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan strategis menyangkut hayat hidup masyarakat kabupaten Kutai Timur. Karena APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 diatur berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2025.
Setelah membaca nota pengantar keuangan rancangan Perda tahun 2025, fraks PPP dalam kesempatan ini menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda APBD tahun 2025. Dimana pandangan umum ini juga dapat menjadi bagian lain kelengkapan Raperda yang diajukan pemerintah dalam pembahasan APBD yang diajukan pemerintah ke DPRD, sebagai fungsi anggaran dan pengawasan.
Untuk itu, Fraksi PPP memberikan apresiasi positif dan terima kasih serta penghargaan atas kerja seluruh jajaran pemerintah Kutai Timur dan prioritas penganggaran untuk komponen belanja daerah senilai Rp11,1 triliun dengan perencanaan belanja operasi Rp5,6 triliun belanja modal Rp4,3 triliun, belanja tidak terduga Rp20 miiar belanja transfer Rp1,19 triliun. Diharapkan beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam APBD 2025 yang diproyeksikan Rp11,1 triliun dengan rincian PAD Rp358 miliar pendapatan transfer Rp10,2 trilun, lain-lain pendapatan Rp547 miliar, tercapai.
Sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan di APBD 2025 pemerintah diharapkan cerdas dan kreatif dalam menghasilkan, mengelola sumber pendapatan, tapi pemerintah tidak sekedar pembelanjakan dan menghabiskan anggaran , tapi juga dapat mencari sumber pendapatan alternatif secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi secara efektif, efisien.
PPP juga meminta agar SKPD bekerja keras bergerak cepat dalam melaksanakan program kegiatan sehingga target dicapai, serapan anggaran bisa maksimal. Sementara itu PPP berharap agar proses pembahasan APBD betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan peraturan daerah yang benar memenuhi keinginan masyarakat. (*/ADV)
