SANGATTA. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan Pendapatan asli daerah (PAD) masih bisa ditingkatkan, jika pemerintah mampu menggali sumber-sumber pendapatan lain, yang sah, seperti pajak dan retribusi yang belum ditagi selama ini.
Pernyataan ini disampaikan Fraksi PKS dalam pandangan umum fraksi, yang disampaikan dalam rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi St, didampingi wakil ketua DPRD Kutim Prayunita Utami, Amd, Jumat (22/11), di ruang rapat Kantor DPRD Kutim.
Dalam rapat yang juga dihadiri asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggona, PKS dalam pandangan umum yang dibacakan Syaiful Bakri menguraikan, dalam nota penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah Kutai Timur, dalam sidang Paripurna (21/11), melihat pendapatan Rp11,1 triliun . Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp358 miliar. Pendapatan transfer Rp10,2 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah Rp547 miliar .
“jumlah Pendapatan asli daerah masih dapat ditingkatkan jika pemerintah mampu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan, salah satunya dengan memperluas basis pajak daerah yang dapat diperoleh dari izin usaha . Juga dapat memaksimalkan retribusi yang selama ini belum dipungut,” katanya.
Sementara itu, belanja daerah senilai Rp11,1 triliun lebih, jika dirinci penggunaannya, belanja daerah terbesar masih pada belanja operasi senilai Rp5,6 triliun. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek . Diharapkan belanja operasi dapat digunakan sebaik-baiknya dan untuk ke depan agar dapat berimbang dengan belanja modal memberikan manfaat dan lebih dari satu periode akuntansi.
Pembiayaan daerah senilai Rp15 miliar digunakan untuk modal bagi badan usaha milik daerah. PKS meminta agar investasi bagi BUMD juga dapat diperhatikan, laba atau keuntungan yang dihasilkan sehingga investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Disebutkan, APBD sangat berperan penting dalam perekonomian, karena berpengaruh pada terjaganya stabilitas ekonomi daerah. Misalnya dalam menghadapi keterlambatan ekonomi pemerintah dapat melakukan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat.
Karena itu PKS berharap agar pemerintah bersungguh-sungguh memanfaatkan APBD untuk pelayanan mendasar bagi kebutuhan utama masyarakat. Termasuk memberikan perhatian utama pada infrastruktur penunjang untuk perkembangan ekonomi kerakyatan. (adV/*)
