Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menunjukkan komitmennya dalam menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Kutim menggelar kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) di Hotel Senyiur, Samarinda, Jumat (22/11/2024).
Asisten III Administrasi Umum H. Sudirman Latief, mewakili Pjs Bupati Kutim, menyampaikan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20.
“Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan kompeten dan relevan. Kami berterima kasih kepada BPK RI yang terus mendampingi kami dalam membangun Kutim,” ujar Sudirman.
Sudirman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BPKAD dan Inspektorat Daerah dalam memastikan rekomendasi BPK dilaksanakan dengan baik.
Kepala BPKAD Kutim, H. Ade Achmad Yulkafilah, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dan merupakan bagian dari persiapan Pemkab Kutim menghadapi pembahasan TLHP tahun 2024.
“Dengan 139 peserta, terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran, kami memastikan semua elemen memahami tanggung jawab masing-masing,” jelas Ade.
Ade mengapresiasi peran Inspektorat Daerah dalam memantau dan mendorong penyelesaian TLHP di setiap OPD. “Sinergitas ini menjadi kunci dalam menjaga opini WTP yang sudah diraih Kutim,” ujarnya.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Nana Suryana dan Wiji Larasati, yang memberikan materi terkait mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan selama empat hari, mulai 21 hingga 24 November 2024.
“Kami berharap, dengan sinergi dan komitmen yang kuat, Kabupaten Kutai Timur dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,” ujar salah satu narasumber.
Melalui kegiatan TLHP ini, Kutim berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, Kutim optimis mempertahankan opini WTP di tahun mendatang.
