SANGATTA. Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) meminta agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap mekanisme Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar berjalan maksimal. Dengan harapan seluruh informasi, data yang diperoleh DPRD dari setiap kali resep betul-betul terekam dengan baik untuk memberikan dampak besar pada kualitas pelayanan publik serta meningkatkan transparansi pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dalam integrasikan seluruh informasi terkait perencanaan pembangunan daerah, laporan keuangan, pengawasan pelaksanaan program daerah.
Pemintaan ini disampaikan Frkasi Persatuan Indonesia Raya (PIR) yang dibacakan dr Novel Tyty Paembonan dalam rapat paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi ST serta wakil Ketua Prayunita Utamai Amd, serta dihadiri Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono. Paripurna digelar dalam rangka menengar pandangan unum fraksi DPRD Kutim atas nota penganra Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kutim tahun 2025, yang telah disampaikan pemerintah ke DPRD Kutim, sebelumnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PIR menguraikan, dari nota penjelasan yang disampaikan pemerintah memberikan gambaran sebagai berikut. Pendapatan daerah tahun 2025 diestimasi Rp11,1 triliun, dengan sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp358 miliar lebih, pendapatan transfer Rp10,2 triliun, lain-lain pendapatan yang sah Rp547 miliar.
Sementara belanja sebesar Rp11,1 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp5,6 triliun belanja modal Rp4,3 triliun belanja tak terduga Rp20 miliar belanja transfer Rp1,9 triliun. Penerimaan pembiayaan daerah Rp 0, sementara pengeluaran pembiayaan daerah Rp15 miliar.
Melihat data APBD tersebut, PIR mengatakan apresiasi pada pemerintah dalam menyusun nota tentang APBD 2025, seperti telah disampaikan pada DPRD. Diharapkan, dengan koordinasi yang baik, kiranya dapat segera dilakukan pembahasan antara pemerintah dan DPR sesuai dengan undang-undang.
PIR mengatakan performa APBD Kutai Timur semakin membaik, karena itu mereka meminta pemerintah untuk menyusun langkah yang konkret dan strategis dan efektif baik dalam menyusun pembahasan APBD 2005 mau maupun dalam pelaksanaan 2025. (*/ADV)
