SANGATTA. Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) menyatakan komitmen untuk memastikan setiap pembahasan anggaran benar-benar demi kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Penyataan ini tertuang dalam pandangan umum fraksi GAP yang dibacakan anggota fraksi GAP Mulyana, dalam sidang Paripurna DPRD Kutim dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi ST, didampingi Wakil Ketua Prayunita Utami Amd, Jumat (22/11) di ruang Paripuran kantor DPRD Kutim.
Menurutnya, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan bersikap kritis dan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pembahasan anggaran ini benar-benar demi kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Sebagai mana fungsi DPRD yaitu Legislasi, Budgeting, dan controlling, maka Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Timur dengan ini memberikan pandangan umum sebagai berikut, sebagai analisis, pendapatan daerah.
Dimana komposisi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp358,388 miliar, atau hanya sekitar 3,21 persen dari total pendapatan daerah. Ini menunjukkan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan. “Pemerintah daerah perlu fokus pada optimalisasi potensi local seperti sektor pariwisata, retribusi, dan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan PAD,” katanya.
Disebutkan, pendapatan transfer sebesar Rp10,245 triliun atau 91,86 persen dari total pendapatan, menjadi tumpuan utama APBD. Ini menunjukkan ketergantungan pada dana transfer. Ini menunjukkan kelemahan struktural yang harus diperbaiki dengan diversifikasi sumber pendapatan.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp547,795 miliar atau 4,91persen juga
memerlukan evaluasi apakah sumber ini memiliki potensi pertumbuhan atau hanya bersifat sementara.
Disebutkan, ada tantangan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dapat menjadi risiko jika terjadi pengurangan alokasi dari pemerintah pusat. Karena itu kebijakan pengelolaan fiskal daerah harus lebih mandiri dan berkelanjutan.
Dari sisi belanja, Fraksi GAP menyoroti belanja operasi Rp5,603 triliun atau 50,3 persen dari total belanja. Ini mencakup gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta belanja rutin lainnya. “Pemerintah perlu memastikan alokasi ini tidak didominasi oleh belanja pegawai, sehingga masih tersedia ruang untuk program pembangunan yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, belanja modal sebesar Rp4,321 triliun atau 38,8 persen dari total belanja, dinilai positif karena mencerminkan investasi dalam infrastruktur dan aset daerah. Namun, pemerintah perlu menjamin transparansi dan efisiensi dalam implementasinya agar setiap proyek memberikan manfaat maksimal. (*/ADV)
Untuk belanja tidak terduga senilai Rp20 miliar, disebutnya relatif kecil, padahal anggaran itu penting untuk menghadapi kemungkinan bencana atau keadaan darurat. “Pemerintah perlu memastikan fleksibilitas dalam penggunaan dana ini dengan tetap menjaga akuntabilitas,” katanya.
Sementara belanja transfer senilai Rp1,191 triliun atau 10,7 persen dari total belanja, mencakup belanja bantuan. Menurutnya, mekanisme pemberian bantuan harus transparan dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan ketimpangan atau potensi penyalahgunaan. Sementara pembiayaan daerah, tidak ada penerimaan pembiayaan, namun terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD.
“Langkah ini harus dilengkapi dengan kajian kelayakan investasi yang transparan, termasuk proyeksi keuntungan dan dampak
ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan data diatas, FRkasi GAP memberikan masukan dan rekomendasi terhadap proyeksi APBD tahun 2025. Agar penyusunan APBD ini dapat menjadi manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur hingga di pelosok desa.
Masukan tersebut antara lain, agar dilakukan optimalisasi PAD, fokus pada sektor potensial seperti agribisnis, pariwisata, dan peningkatan efisiensi retribusi daerah. Lakukan efisiensi Belanja Operasi, tekan belanja yang kurang produktif untuk meningkatkan alokasi pada program-program prioritas.
Pastikan proyek-proyek infrastruktur relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan belanja modal dan belanja bantuan. (ADV/*)
