JAKARTA – Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Seskab Kutim), Rizali Hadi, didampingi Kepala Badan Kesbangpol Tejo Yuwono, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) siap mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), yang membahas sejumlah isu krusial terkait Pilkada di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, pada Rabu (20/11/2024).
Rizali Hadi dalam wawancara dengan Pro Kutim mengungkapkan bahwa Pemkab Kutai Timur telah merealisasikan anggaran untuk mendukung kelancaran Pilkada. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan seperti Polri dan Kodim.
“Anggaran sudah kami realisasikan dalam dua tahap sesuai laporan keuangan,” ujar Rizali.
Salah satu tantangan yang disoroti oleh Rizali adalah masalah distribusi logistik Pilkada, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Sandaran yang memiliki akses terbatas dan jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten.
“Distribusi logistik ke desa-desa di daerah ini masih menjadi tantangan, terutama karena akses yang terbatas. Namun, kami telah bekerja sama dengan pemerintah setempat dan aparat keamanan untuk mengantisipasi hambatan,” tambahnya. Pemkab Kutai Timur memastikan bahwa logistik Pilkada akan sampai di lokasi-lokasi terpencil paling lambat lima hari sebelum hari pemungutan suara.
Rizali juga menegaskan komitmen Pemkab Kutai Timur untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, Pemkab Kutim telah melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan aturan netralitas kepada seluruh ASN. Hal ini penting untuk memastikan tidak adanya keberpihakan kepada pasangan calon, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
“Kami terus mengingatkan ASN untuk tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon, baik secara langsung maupun melalui media sosial,” kata Rizali. Ia juga menekankan bahwa pelanggaran terhadap aturan netralitas ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, Pemkab Kutim juga berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan pemilih pemula. Rizali mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah, untuk memberikan edukasi politik kepada generasi muda yang telah memasuki usia 17 tahun, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.
“Upaya ini penting agar tingkat partisipasi masyarakat, terutama pemilih pemula, dapat meningkat,” ujar Rizali.
Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Rizali optimistis bahwa Pilkada 2024 di Kabupaten Kutai Timur akan berjalan lancar, aman, dan kondusif. Ia berharap semua pihak dapat menjaga suasana damai untuk memastikan suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. “Kami berkomitmen untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai harapan, tanpa hambatan berarti,” pungkasnya. (*/ADV)
