Sangatta – Sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Kutai Timur mengeluhkan sistem online yang digunakan dalam pengelolaan anggaran. Sistem yang seharusnya mempercepat proses justru seringkali mengalami hambatan teknis dan memperlambat realisasi anggaran.
Keluhan ini mengemuka seiring dengan sorotan terhadap realisasi anggaran di Kutim. Pembagian perangkat daerah berdasarkan zona hijau, kuning, dan merah menjadi perhatian publik. Kepala Bagian Pembangunan Kutim, Bowo Asmoro, menjelaskan bahwa zona ini ditetapkan berdasarkan persentase realisasi keuangan masing-masing perangkat daerah.
“Zona merah bagi yang realisasi anggarannya tertinggal. Zona hijau menandakan mendekati target,” ujar Bowo.
Namun, sistem online yang digunakan dalam pengelolaan anggaran justru menjadi kendala utama. Bowo menyebut Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai salah satu sumber masalah.
“Sistemnya baik jika tanpa kendala. Praktiknya banyak hambatan, terutama di SIPD,” ungkapnya.
Hambatan pada sistem ini menyebabkan beberapa perangkat daerah tidak dapat merealisasikan anggaran meskipun pembayaran sudah siap dilakukan. Akibatnya, proses menjadi tidak seimbang dan menghambat pelaksanaan program kerja di lapangan.
“SPD sering macet. Perangkat daerah sulit mencairkan pembayaran,” tambah Bowo.
Kondisi ini membuat sejumlah perangkat daerah di Kutim kesulitan mencapai target realisasi anggaran. Mereka berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan perbaikan sistem online agar program kerja dapat berjalan lancar.
Bowo menambahkan bahwa evaluasi rutin dan perbaikan sistem online menjadi solusi untuk mempercepat realisasi anggaran. Langkah ini penting untuk memastikan setiap perangkat daerah mampu mencapai target sesuai zona yang telah ditetapkan. (Kiky/ADV)
