Sangatta, – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran. Melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Pemkab Kutim berupaya mencegah manipulasi anggaran dan menciptakan sistem yang lebih akuntabel.
Pj Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, menjelaskan bahwa KKPD merupakan solusi atas berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama yang berkaitan dengan perjalanan dinas.
“Dulu, pimpinan perangkat daerah sering kali harus mengeluarkan uang pribadi untuk biaya perjalanan dinas dan kemudian mengajukan reimbursement. Sistem ini rentan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan anggaran,” ungkap Agus Hari Kesuma saat di temui diruang kerjanya belum lama ini
Dengan KKPD, semua transaksi akan tercatat secara otomatis dan transparan. Pimpinan perangkat daerah tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar selama perjalanan dinas. Semua kebutuhan, mulai dari biaya penginapan, transportasi, hingga konsumsi, dapat dibayarkan menggunakan KKPD.
“Sistem ini juga memudahkan pemantauan dan pengawasan penggunaan anggaran. Setiap transaksi akan tercatat dengan detail, sehingga memudahkan audit dan evaluasi,” tambah Agus.
Penerapan KKPD ini sesuai dengan peraturan dari Kementerian Koordinator yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan sistem transaksi non-tunai. Agus Hari Kesuma berharap, KKPD dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain mencegah manipulasi, KKPD juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam proses administrasi keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran menjadi lebih mudah dan cepat. (Kiky/ADV)
