Sangatta – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digadang-gadang sebagai solusi pengelolaan anggaran daerah, justru menimbulkan kendala di Kabupaten Kutai Timur. Sejumlah perangkat daerah mengeluhkan lambatnya kinerja sistem yang berdampak pada proses pencairan dana kegiatan.
Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, Insan Bowo Asmoro, menyoroti keterbatasan SIPD yang dikelola langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “SIPD ini kan alat untuk pencairan dana, dan setahu saya aplikasinya digunakan secara nasional. Jadi, kalau terjadi masalah atau error, deteksinya tidak mudah,” ujarnya.
Insan membandingkan dengan sistem yang dikelola secara lokal, dimana proses pengecekan dan perbaikan kendala teknis akan lebih mudah. “Kalau aplikasi lokal mungkin kita bisa cek langsung ke Kominfo atau BPKAD. Tapi, karena ini sistem nasional, ketika ada error kita sering bingung mau mengadu ke mana,” tambahnya.
Lambatnya loading dan error yang terjadi pada SIPD dikhawatirkan menghambat pencairan dana dan mengganggu penjadwalan kegiatan di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pun telah mengirimkan surat resmi kepada Kemendagri, meminta klarifikasi dan solusi atas permasalahan ini.
Hambatan teknis SIPD menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Kutai Timur, mengingat berdampak langsung pada realisasi anggaran dan keberlangsungan program kerja pemerintah daerah. (ADV)
