SANGATTA. Pelaksnaan program pembangunan seharusnya bisa dilakukan sejak awal tahun, sehingga keterlambatan pekerjan tidak terus terulang tiap tahun. Sebab, anggaran disahkan setiap November, sebulan sebalum awal tahun baru, untuk memberikan waktu bagi pemerintah untuk menyusun program kerja mereka agar diawal tahun seharunya pelaksanaan program itu bisa langsung dikerjakan. Demikian dikatakan anggota DPRD Kutai Timur Yan.
“Contoh, kalau bisa sejak awal tahun program itu sudah bisa berjalan. Seperti gaji pegawai, sejak awal tahun (Januari) sudah bisa dikeluarkan. Tapi, saat ini, ternyata pegawai, baru ganjian pada maret,” kata Yan kepada sejumlah awak media saat ditemui di Ruang Kerjanya belum lama ini
Dikatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya dimanfatkan secara maksimal. Dengan tujuan untuk mencapai pembangunan daerah serta daya dorong pembangunan ekonomi masyarakat.
Apalagi, dengan anggaran Kutim yang terus meningkat selama tiga tahun belakangan, menurut Yan, akan sangat membantu meningkatkan pembangunan baik infrastruktur termasuk ekonomi. Namun agar anggaran yang besar dibermafaat dengan baik, maka perlu diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang efektif, agar program pembangunan bisa selesai tepat waktu.
“Jadi seharusnya, katerlambatan pelaksanaan program itu tidak terus terulang tiap tahun, tapi kita harus belajar dari pengalaman agar tidak terulan tahun berikutnya. Karena kalau pelaksanan program terus terlambat dari tahun ke tahun maka akan banyak program tertunda. Karena itu harus ada antisipasi dilakukan pemerintah,” katanya.
Menurutnya, APBD merupakan produk kebijakan, yang mencerminkan politik anggaraan suatu daerah. Dari APBD akan mengalir rumusan terkait arah pembangunan dan skala prioritas pembangunan yang dilaksanakan yang menjadi bentuk program dan kegiatan.
Karena itu, dirinya berharap, pemerintah daerah bisa belajar dari pengalaman sebelumnya, agar mampu memanfaatkan anggaran yang besar ini secara maksimal, efisien untuk pembangunan. (*/ADV)
