SANGATTA. Meskipun pada dasarnya pembangunan infrastruktur jalan dibangun untuk lalulintas manusia, namun sebenarnya pemerintah juga memikirkan pembangunan jalan untuk aksesibilitas ekonomi. Terutama ekonomi pertanian, perkebunan. Demikian dikatakan anggota DPRD Kutim Pandi Widiarto.
“Pembangunan Infrastruktur jalan bukan hanya untuk lalulintas manusia, namun terutama juga untuk membuka aksesibilitas ekonomi. Karena itu pemerintah juga membangun jalan-jalan tani, untuk memudakan petani mengangkut hasil pertanian atau perkebunan mereka,” katanya.
Sebab, jika akses pertanian tidak konek dengan pusat-pusat hilirisasi, maka hasil pertania itu nantinya bisa lari ke daerah lain. Misalnya, hasil pertanian di Teluk Pandan, Sangatta Selatan, karena tidak ada akses ke pusat hilirisasi, maka petani jualnya ke Bontang.
Demikian juga dengan petani di Wahau, Kombeng dan kecamatan yang berbatasan dengan Berau. Jika akses-akses pertanian tidak dibuka, menuju pusat hilirisasi pertanian di Kawasan Industri Maloy, maka mereka jualnya ke Berau. “kalau ini terjadi, tidak bisa kita salahkan petani,” katanya.
Padahal, Kutim sendiri sekarang ini sudah bisa mengeluarkan surat keterangan asal barang . Namun karena karena barang dijual ke daerah lai, maka daerah lain yang punya nama, sebagai sumber asal barang.
“jadi, meskipun kita bicara masalah pertanian, perkebunan, tetap juga kita bicara masalah infrastruktur lana untuk konektifitas menuju lokasi pusat hilirisasi, seperti yang kita tuju. Apalagi pusat-pusat produksi berbagai hasil pertanian di Kutim ini, berbeda-beda. Seperti pisang di Kaliorang, nanas di Batuampar, Rantau Pulung dengan semangka dan lainnya. Ini harus dipikirkan akses angkutnya menuju lokasi hilirisasi,” katanya. (*/ADV)
