SANGATTA. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur menjadi sorotan Anggota DPRD Kutim Yan Spd. Sorotan itu terkait dengan sumbangan silpa tahun lalu di APBD Kutim yang mencapai Rp300 miliar, serta utang puluhan miliar rupiah.
“Kami di komisi D DPRD ini melihat Disdik, pejabatnya terlalu banyak keluar daerah. Akibatnya, sulit ditemui. Nanti akhir tahun ini, baru Disdik kayak Pasar didatangi kontraktor yang hendak mengurus pencairan,” kata Yan kepada sejumlah awak media belum lama ini.
Disebutkan, tahun lalu, Disdik ini penyumbang Silpa besar. Termasuk penyumbang utang puluhan miliar rupiah. Karena masalah itu, dari Januari lalu DPRD telah memanggil Disdik, mewanti-wanti agar kasus serupa tidak terulang kembali. Namun rupanya masalah ini akan kembali terjadi, karena polanya masih sama dengan tahun lalu.
Dikatakannya, khusus utang tahun lalu yang nilainya puluhan miliar itu terjadi karena masalah adminitrasi. Kontraktor sudah menyelesaikan pekerjaan mereka, namun karena lambannya proses adminitrasi pencairan dilakukan di Disdik sehingga kontraktor banyak tidak terbayar, sehingga pembayaran mereka jadi utang.
“Kami tentu ingin kondisi seperti itu tidak terulang lagi tahun ini,” kata Yan.
Menurut Yan, kondisi tahun lalu sepertinya masih sama dengan tahun ini di Disdik. Jika nanti terulang kambali masalah tahun lalu, banyak utang, banyak Silpa, bisa jadi itu karena memang pejabatnya tidak paham manajemennya.
“dengan sumbangan Silpa Rp300 miliar tahun lalu, serta puluhan miliar utang, kami melihat ini masalah administrasi. Mereka tidak mampu mengelola dengan baik. Meskipun dinas ini dinas luar biasa tapi sekali lagi saya lihat ini terkait dengan tata kelola terkait dengan manajemen,” katanya. (*/ADV)
