SANGATTA. Kutai Timur (Kutim) yang terdiri dari 18 kecamatan, dengan wilayah yang sangat luas, membutuhkan pembangunan infrastrukur, terutama jalan penghubung antara kecamatan yang sangat besar. Karena itu, dalam setiap periode pemerintahan, seharusnya jelas tujuan yang harus dicapai, dengan mengalokasikan anggaran dengan persentasi jelas, agar tujuannya juga tercapai dengan baik.
Meskipun diakui, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Dinas Perkim dan Dinas PU, cukup massif, namun hingga kini memang masih banyak wilayah, atau kecamatan yang masih merasakan minimnya pembangunan infrastruktur jalan, terutama yang ada di pedalaman. Demikian diuakui anggota DPRD Kutim Pandi Widiarto.
“Wilayah kutim ini sangat luas. Karena itu, pembangunan infrastruktur , terutama jalan membutuhkan anggaran yang besar. Artinya, memang meskipun semua APBD difokuskan untuk itu, tidak mungkin selesai dalam waktu dekat,” kata Pandi
Karena itu, menurutnya, meskipun dikerjakan secara bertahap, maka capaian pembangunan itu harus jelas. Misalnya, dalam berapa tahun harus bisa dicapai berap persen. Untuk itu, maka alokasi anggaran harus diplotkan ke sana, secara rutin dan kontinyu untuk mencapai target yang sudah ditentukan.
“Mungkin salah satu caranya, seperti yang saat ini dilakukan, yakni pembangunan dengan multi years (MY). Tapi, pembangunanya memang harus besar, agar targetnya bisa tercapai. Misalnya, karena anggaran kita besar, anggarkan saja misalnya Rp5 trilin dalam jangka waktu pekerjaan lima tahun, agar pekerjaan jalan itu tuntas. Selain itu, dari sisi anggaran, juga sudah jelas ketersediannya dalam waktu misalnya empat atau lima tahun,” katanya. (J/ADV)
