SANGATTA. Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Yulianus Palangiran meminta Pemerintah Kutai Timur tidak lepas tanggungjawab dengan masalah pendidikan menengah atas atau sekolah menengah umum (SMU) tingkat atas dan sederajat, yang tiap tahun kisru karena kekurangan kelas.
Sebab masalah pendidikan ini masalah masyarakat Kutim sendiri, terkait dengan masa depan anak-anak. Karena itu, pemerintah melalui Dinas Pendidikan harus melakukan koordinasi dengan Disdik Kaltim, untuk memecahkan masalah ini, apakah menambah runag kelah baru, atau menambah sekolah baru, dengan bantuan pemerintah Kutim, yang tidak melanggar aturan.
Namun untuk melakukan komunikasi dengan Disdik Kaltim, Disdik Kutim harus memetakan tingkat perkmbangan jumlah siswa lulusan SMP tiap tahun. Sehingga saat dapat ditemukan solusi untuk masalah kekurangan kelas tiap tahun, bisa diantisipasi perkembangan jumlah siswa baru tersebut, ke depan.
“Jadi Disdik harus ada pemetaan perkembangan siswa tiap tahun yang harus disiapkan ruangan kelas di SMU dan sederajat atau SMK, agar kekurangan sekolah tiap tahun bisa diatasi,” katanya. Dikatakan, keterbatasan daya tampung SMU dan sederajat tiap tahun harus diselesaikan Pemkab Kutim. Karena kalau hanya mengharapkan Disdik Kaltim, dengan alasan kewenangan, tentu sulit. Sebab Disdik Kaltim mengurusi banyak kabupaten kota lain, sehingga harus Kutim yang berinisiatip, mengatasi masalah ini, Karena Kutim yang berhadapat langsung dengan orangtua siswa yang tidak mendapat sekolah. Karena SMU negeri di Kota Sangatta ini hanya ada tiga, tidak mampu menampung lulusan SMP. Karena itu, harus dicarikan solusinya, untuk menegatasi keresahan masyarakat. (*/ADV)
