SANGATTA – Dalam upaya mencegah potensi konflik sosial menjelang Pilkada serentak 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat strategi mitigasi melalui sinergi lintas sektor. Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kutim yang digelar di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Rabu (30/10/2024), menjadi salah satu langkah nyata untuk menyusun strategi komprehensif dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial di wilayah tersebut.
Dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H. M. Agus Hari Kesuma (AHK), Rakor ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seperti Ketua DPRD Kutim Jimmy, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, serta perwakilan Kodim 0909/KTM dan Lanal Sangatta. Camat, Kapolsek, dan Danramil se-Kutim turut berpartisipasi dalam pembahasan antisipasi konflik yang mencakup berbagai potensi kerawanan, mulai dari distribusi logistik hingga netralitas aparatur.
Pjs Bupati Agus menyampaikan bahwa potensi konflik sosial sudah dipetakan secara detail, meliputi aspek teknis, logistik, hingga faktor sosial budaya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi selama Pilkada.
“Strategi komprehensif bukan hanya tentang pencegahan, tetapi juga kesiapan dalam menangani konflik jika muncul. Kami mengutamakan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan semua pihak,” ujar Agus.
Netralitas ASN, TNI, dan Polri menjadi perhatian utama dalam strategi ini. Agus menegaskan bahwa seluruh aparatur harus menjaga integritas demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Kapolres Kutim, AKBP Chandra Hermawan, menegaskan bahwa pengamanan TPS akan menjadi prioritas utama. Sebanyak 414 personel Polres Kutim akan dikerahkan dengan tambahan personel dari Polda Kaltim dan Brimob untuk memperkuat pengawasan di lebih dari 171 TPS yang tersebar di 18 kecamatan.
Selain pengamanan fisik, strategi untuk menangkal hoaks dan politik uang juga menjadi bagian penting dari mitigasi konflik. “Masyarakat harus diberdayakan untuk memverifikasi informasi dan melaporkan potensi pelanggaran, termasuk praktik politik uang yang dapat memicu ketegangan,” jelas Chandra.
Kodim 0909/KTM menambahkan bahwa edukasi politik menjadi salah satu kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih dewasa dalam berdemokrasi. Rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada sebelumnya menjadi pelajaran untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
“Dengan pemahaman yang baik tentang demokrasi, masyarakat tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menjadi agen perdamaian di lingkungannya,” ungkap perwakilan Kodim.
Ketua DPRD Kutim, Jimmy, menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Forkopimda dan Forkopimcam dalam menjaga stabilitas sosial. Ia menekankan bahwa stabilitas Kutim memiliki dampak langsung terhadap keamanan di wilayah yang berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kutim adalah daerah strategis. Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan Pilkada berlangsung damai dan menjadi contoh demokrasi yang baik,” kata Jimmy.
Rakor ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, seperti penambahan Polsek dan Koramil di wilayah yang minim fasilitas keamanan, serta rekrutmen personel dari masyarakat lokal untuk meningkatkan efektivitas pengamanan di daerah terpencil.
“Konsolidasi yang kita bangun ini adalah fondasi untuk memastikan stabilitas di Kutim. Kami akan terus berkoordinasi untuk menindaklanjuti setiap potensi kerawanan,” tandas Agus. (*/ADV)
